Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Sumut sebagai langkah strategis menuju transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara parsial. Infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya (charging station) harus diperbanyak dan dipermudah aksesnya agar sejalan dengan pertumbuhan pengguna.

“Kalau infrastruktur atau ekosistem sudah siap, masyarakat akan lebih percaya diri beralih ke kendaraan listrik. Pengisian daya harus mudah dijangkau, cepat, dan merata,” ujarnya pada Mistar, Selasa (28/4/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada percepatan adopsi kendaraan listrik. Ia menilai, selama ekosistem masih dalam tahap pengembangan, pemerintah sebaiknya memberikan keringanan, termasuk terkait pajak kendaraan listrik.

“Kalau saat ini langsung dikenakan pajak, kita khawatir minat masyarakat justru menurun. Lebih baik diberikan kelonggaran dulu, bahkan jika perlu pajaknya dibuat sangat ringan atau nol, sampai ekosistemnya benar-benar terbentuk,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu.

Ia menambahkan, kendaraan listrik saat ini masih menjadi pilihan kedua bagi sebagian masyarakat, bukan kendaraan utama. Hal ini disebabkan keterbatasan infrastruktur serta belum optimalnya ekosistem yang mendukung, mulai dari produksi hingga kemudahan penggunaan.

Meski demikian, ia optimistis bahwa jika ekosistem sudah matang, penerapan pajak kendaraan bermotor listrik dapat dilakukan dan justru berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau semua sudah siap dari pengisian daya, rantai produksi, sampai kemudahan penggunaan, barulah pajak bisa diberlakukan. Itu akan menjadi sumber PAD baru bagi daerah,” tutur Politisi PKB itu.

Ia juga mencontohkan fenomena di Jakarta, di mana para pengemudi transportasi online mulai beralih ke kendaraan listrik karena dinilai lebih hemat biaya operasional, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan.

“Para driver di Jakarta itu mengaku lebih minim biaya perawatan dan bahan bakar menggunakan mobil listrik. Artinya, secara ekonomi ini menguntungkan. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong percepatan ekosistemnya agar masyarakat luas juga merasakan manfaatnya,” katanya.

Ia menegaskan, percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan pajak diberlakukan. Dengan demikian, transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan dapat berjalan optimal tanpa membebani masyarakat di tahap awal.

“Kalau dipaksakan sekarang, kita khawatir masyarakat justru enggan beralih. Jadi ekosistem dulu yang diperkuat, baru kebijakan pajak menyusul,” ujarnya. (hm20)