Medan, MISTAR.ID
Anggota DPRD Sumut, Komisi E, Tuahman Purba memberikan tanggapannya terkait kondisi BPJS Kesehatan di tengah masyarakat Sumatera Utara pada Kamis (18/1/24). Dalam pandangannya, kebijakan pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja adalah langkah positif, namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.
“Seluruh rakyat Indonesia, termasuk gelandangan, dilindungi kesehatannya sesuai dengan undang-undang. Ini adalah langkah maju dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang merata,” ungkap Tuahman.
Namun, Tuahman mengemukakan bahwa kebijakan tersebut harus diadopsi dengan baik oleh seluruh fasilitas kesehatan (Faskes), khususnya di Medan. Dia menyoroti permasalahan praktis di mana pertanyaan yang mendasar saat berobat sering kali tidak terfokus pada kebutuhan medis, melainkan terkait kepemilikan BPJS.
Baca juga:Â Ini Tujuan BPJS Ketenagakerjaan Kisaran Berikan Bantuan APD
“Pertanyaan di puskesmas yang berkisar apakah pasien punya BPJS atau tidak seharusnya bukan sasaran utama. Yang lebih penting adalah menanyakan kondisi kesehatan pasien, bukan apakah mereka memiliki kartu BPJS atau tidak,” jelas Tuahman.
Dia juga membahas kemajuan positif yang telah dicapai oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang memungkinkan pemilik KTP untuk berobat di berbagai tempat tanpa perlu kartu fisik BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, Tuahman menggarisbawahi perlunya penyuluhan dan pemahaman lebih lanjut di kalangan masyarakat.
“Meskipun Medan mencapai angka partisipasi BPJS Kesehatan mencapai 97 persern, masih ditemui kebingungan di kalangan masyarakat terkait kapan dan di mana mereka dapat menggunakan fasilitas tersebut, terutama dalam situasi darurat,” ujar dokter anestesi yang jadi politisi itu.
Tantangan ini, kata Tuahmam, menegaskan, perlunya koordinasi lebih lanjut antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi BPJS Kesehatan dalam mendukung akses pelayanan kesehatan yang merata dan efektif bagi seluruh penduduk.
Baca juga:Â Pangulu Diingatkan Himbau Warga Miskin Miliki BPJS Kesehatan
“Revitalisasi BPJS Kesehatan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta aktif dari semua pihak terkait,” pungkasnya. (Hutajulu/hm20)
