Rencana Presiden Gratiskan Pendidikan hingga Perguruan Tinggi, Ini Tanggapan Mantan Korpus BEM SI

Medan, MISTAR.ID - Founder Arus Muda Indonesia, Muzammil Ihsan, menilai rencana Presiden Republik Indonesia untuk menggratiskan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi harus menjadi pemantik evaluasi atas tata kelola pendidikan secara nasional. Ia mengingatkan, jangan sampai rencana tersebut hanya menjadi agenda kebijakan belaka tanpa adanya eksekusi nyata di lapangan.

“Sejatinya, regulasi pendidikan gratis sudah diamanatkan dalam skema Wajib Belajar 13 Tahun dalam UU Sisdiknas,” kata mantan Koordinator Pusat (Korpus) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) 2025/2026 itu dalam keterangan tertulisnya kepada Mistar, Kamis (24/9/2026).

Namun, ia menilai lemahnya pengawasan serta celah regulasi saat ini masih memicu maraknya komersialisasi dan pembebanan biaya operasional penunjang kepada masyarakat. Menurutnya, pembebasan biaya masuk dan SPP tidak akan menyelesaikan akar masalah jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh guna menjamin kualitas dan aksesibilitas pembelajaran bagi seluruh anak bangsa.

Selain masalah komersialisasi, Muzammil juga menyoroti efektivitas alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Menurutnya, penyaluran dana konstitusi tersebut perlu dievaluasi secara mendalam karena kerap terbagi ke program-program yang tidak berfokus langsung pada peningkatan mutu pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik.

Ia juga mengkritik terfragmentasinya tata kelola lembaga pendidikan antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

“Pemisahan wewenang ini dapat memicu hambatan birokrasi, ego sektoral serta inefisiensi alokasi anggaran,” tuturnya.

Sebagai solusi mendasar, Muzammil merekomendasikan integrasi seluruh tata kelola pendidikan ke dalam satu kementerian tunggal yang terfokus. Langkah ini, kata dia, sangat penting agar pengelolaan kebijakan dan anggaran dapat berjalan secara linier dan efisien, serta memastikan alokasi anggaran sebesar 20 persen tersebut dapat terdistribusi dengan tepat sasaran hingga jenjang perguruan tinggi.

Ia juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merevisi UU Sisdiknas agar dapat menghentikan segala bentuk komersialisasi terselubung serta menyatukan tata kelola lembaga pendidikan. (hm25)