Medan, MISTAR.ID – Berdasarkan hasil reses I tahun sidang III 2026-2027 di Kecamatan Tiga Dolok, Gunung Maligas, dan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, petani masih mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi.

Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini dengan berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian Provinsi Sumut.

“Petani telah menyuarakan kebutuhan mereka. Petani juga berharap distribusi pupuk dapat menjangkau petani yang membutuhkannya secara efektif atau benar-benar bisa sampai ke tangan petani,” tuturnya, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, pemerintah sudah menegaskan bahwa stok pupuk tersedia dan tidak terjadi kelangkaan. Berbeda dengan fakta di lapangan.

“Jika petani terus mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh pupuk, hal itu mengindikasikan adanya aspek pengelolaan dan distribusi yang perlu diperbaiki,” ucapnya.

"Jika ada klaim bahwa pupuk tidak langka, kita harus melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kita harus menghindari situasi di mana data menunjukkan ketersediaan pupuk, namun petani yang membutuhkannya justru kesulitan mendapatkannya," ujarnya lagi.

Selain masalah pupuk, masalah lain yang penting dibenahi adalah masalah jaringan irigasi. Timbul mencatat ada sejumlah jaringan irigasi yang sudah rusak dalam waktu lama.

Akibatnya, pasokan air ke lahan pertanian menjadi terganggu. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan situasi ini dapat mendorong petani meninggalkan lahan mereka dan memicu alih fungsi lahan lebih lanjut.

"Kerusakan infrastruktur khususnya terkait irigasi merupakan hambatan besar bagi sektor pertanian. Ada kasus di mana lahan beralih fungsi karena sistem irigasi rusak terlalu lama," katanya.

Ia mendesak agar pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi dilaksanakan secara terintegrasi, tanpa terhambat oleh batasan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

"Jaringan irigasi harus terintegrasi. Kita harus menghindari situasi di mana satu bagian dibangun sementara bagian lainnya terbengkalai atau rusak hanya karena perbedaan kewenangan. Jika suatu saluran irigasi melibatkan kewenangan pusat maupun daerah, harus ada koordinasi untuk memastikan seluruh jaringan berfungsi dengan baik," katanya lagi.

Para petani tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga kepastian ketersediaan pupuk, aliran air ke lahan pertanian, serta peningkatan berkelanjutan pada infrastruktur pendukung pertanian.

"Petani memegang peranan vital dalam menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, kita harus menyuarakan aspirasi mereka dan memperjuangkannya melalui DPRD," katanya.

Masa reses harus menjadi jembatan untuk memastikan permasalahan di lapangan turut dibahas dalam diskusi dan kebijakan pemerintah.

"Kami berharap aspirasi masyarakat ini tidak hanya berakhir sebagai laporan reses semata. Harus ada tindak lanjut dan solusi nyata. Sebab, jika petani dapat bertani dengan baik, yang dijaga bukan hanya pencaharian mereka, melainkan juga ketahanan pangan kita,” ucapnya.[]