"Hal ini berdampak pada sulitnya mengukur kebutuhan yang riil dari belanja tersebut. Banyak anggaran yang bisa dihemat apabila pemerintah pusat benar-benar konsisten melakukan penghematan belanja negara/ belanja daerah," ujarnya.

Namun, sambungnya, sangat sulit kebijakan Inpres efisiensi belanja akan efektif berjalan apabila presiden dari awal tidak mencerminkan upaya penghematan, misalnya dengan menambah jumlah menteri, wakil menteri sehingga kabinet gemuk.

"Memaksa belanja yang populis misalnya wakil presiden bagi-bagi bingkisan setiap melakukan kunjungan kerja," tambahnya.

Katanya, ditetapkannya APBN/APBD menjadi pedoman belanja implementasi RPJM/ RPJMD, RKP/RKPD tentunya dapat disesuaikan dan legalitasnya bisa saat perubahan APBN/APBD.

"Hal teknis dalam hal belanja tentu tidaklah sulit sepanjang uang yang tersedia dalam APBN/ APBD tersedia. Yang paling menyulitkan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah apabila uangnya tidak tersedia dikarenakan fiscal deficit yang terjadi saat ini," katanya.

Elfenda berpendapat bahwa pemerintah harus memastikan sumber pendapatan yang ada dapat diperoleh sebesar-besarnya. Kepastian anggaran memastikan belanja yang akan dihemat.

"Untuk itu, kerja keras pemerintah baik pusat memastikan penerimaan sehingga bisa mendistribusikan belanja daerah sesuai APBN yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga meminta pemerintahan mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen serta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Presiden juga meminta pemerintah daerah (Pemda) harus selektif dalam memberikan hibah langsung kepada Kementerian dan Lembaga (K/L), dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Prabowo menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah sebanyak Rp306,69 triliun, yang terbagi atas belanja K/L Rp256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.(amita/hm17)