Medan, MISTAR.ID

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan bukan sekadar pembentukan regulasi daerah, melainkan bentuk tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional pemerintah dalam melindungi masyarakat kecil.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Megawati Zebua, dalam rapat paripurna DPRD Sumut dengan agenda pandangan Fraksi terkait Ranperda tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Rentan, Senin (11/5/2026).

Ia mengatakan pekerja rentan yang mayoritas berada di sektor informal selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, namun justru kerap belum mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.

“Pekerja rentan meliputi petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja perkebunan, pedagang kecil, pengemudi transportasi informal, pekerja rumah tangga hingga pelaku usaha mikro lainnya. Mereka memiliki risiko sosial ekonomi yang tinggi, tetapi masih minim perlindungan,” ujarnya.

Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut menjadi perhatian serius di tengah tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan kelompok pekerja rentan menghadapi ketidakpastian hidup tanpa jaminan perlindungan yang layak.

Meski demikian, Fraksi Golkar menyambut baik tanggapan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda inisiatif DPRD Sumut tersebut. Kesamaan pandangan antara legislatif dan pemerintah daerah dinilai menjadi modal penting dalam menghadirkan regulasi yang implementatif dan berpihak kepada masyarakat.

“Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sejauh mana negara hadir memberikan rasa aman, perlindungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” katanya.

Ia menyoroti besarnya jumlah pekerja informal di Sumut yang tersebar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan kecil, transportasi, hingga usaha mikro lainnya.

“Namun, sebagian besar dari mereka masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Persoalan tersebut tidak bisa dipandang sekadar masalah administratif, melainkan tantangan sosial yang harus dijawab melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil,” tuturnya.

Dalam pembahasan Ranperda ini, Fraksi Golkar menekankan pentingnya kejelasan mengenai pola perlindungan, mekanisme pendataan, skema pembiayaan, hingga koordinasi antar lembaga agar regulasi tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga efektif diterapkan di lapangan.

Fraksi Golkar turut mendorong BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota membangun sistem pendataan pekerja rentan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Basis data yang valid sangat menentukan efektivitas program agar bantuan iuran dan perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong sinergi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, hingga pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan.

Tak hanya itu, aspek pengawasan dan evaluasi juga dinilai penting agar program berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Edukasi dan sosialisasi kepada pekerja informal harus dilakukan secara masif karena masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya

Fraksi Golkar meyakini Ranperda tersebut nantinya dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan di Sumatera Utara, sekaligus menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pekerja rentan.

“Perlindungan pekerja rentan merupakan investasi sosial jangka panjang. Masyarakat pekerja yang terlindungi akan memiliki rasa aman, produktivitas lebih baik, dan daya tahan ekonomi yang lebih kuat,” ucapnya.