Medan, MISTAR.ID

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), HM Subandi, mengatakan tingginya respons publik membuat sejumlah kepala sekolah mulai dibanjiri pertanyaan dari murid dan orang tua terkait kapan sekolah mereka akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan politisi Partai Gerindra tersebut menanggapi manfaat MBG yang semakin dirasakan luas oleh masyarakat. Ia menilai, program unggulan pemerintah ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Sekarang para kepala sekolah mulai bertanya kepada murid-murid mereka, 'Pak, mengapa sekolah kami belum menerima MBG? Kapan kami akan menerimanya?' Pertanyaan yang sama juga datang dari para orang tua," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Rabu (4/2/2026).

Ia menyampaikan, salah satu sekolah yakni di SMA Negeri 1 Hinai, Kabupaten Langkat, yang hingga kini belum menerima program MBG, meski memiliki 643 siswa. Menurutnya, meningkatnya antusiasme masyarakat terjadi karena mereka melihat langsung dampak positif MBG terhadap anak-anak.

Pasalnya, ia menilai para siswa terlihat lebih lahap makan, lebih bersemangat mengikuti pelajaran, bahkan rela menunggu di pagar sekolah saat jam istirahat demi menyambut kedatangan kendaraan dapur MBG.

"Pukul 10 saat jam istirahat, anak-anak saat ini sudah menunggu di gerbang sekolah. Begitu kendaraan MBG tiba, langsung ramai. Ini membuktikan MBG dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat," katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sebagian kecil pihak yang meragukan atau menolak program tersebut. Namun, jumlahnya terus menurun seiring manfaat nyata yang dirasakan di lapangan.

Ia menjelaskan, untuk wilayah Sumut realisasi dapur MBG saat ini hampir mencapai 50 persen dari total kebutuhan sekitar 1.700 dapur. Pemerintah pusat, katanya, terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

"Dapur-dapur MBG yang sebelumnya terdaftar namun dinilai tidak serius menjalankan program telah dilakukan rollback atau pembatalan. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik jual beli dapur MBG serta memastikan pengelolanya benar-benar berkomitmen," tuturnya.

Ia menerangkan, secara nasional jumlah penerima manfaat MBG kini telah melampaui 50 juta orang. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru menjangkau sekitar 32 juta penerima.

"Sekarang pemerintah pusat jauh lebih teliti. Yang dipilih benar-benar pengusaha atau kelompok masyarakat yang serius mengelola dapur, supaya tidak menimbulkan masalah baru," ucapnya.

Terkait pelaksanaan selama bulan Ramadan, ia memastikan program MBG tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian. Pasalnya, Siswa yang berpuasa akan diberikan makanan bergizi untuk dibawa pulang, seperti roti dan susu, sementara siswa yang tidak berpuasa tetap dapat mengonsumsi makanan di sekolah.

"Intinya, negara hadir. MBG bukan hanya soal makan, tapi soal masa depan generasi kita," katanya.