Pematangsiantar, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi, namun tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak kepentingan bangsa dan negara. Ia mempersilakan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan kepemimpinannya untuk berkompetisi secara terbuka pada Pemilihan Presiden 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.

“Kalau tidak suka dengan saya, silakan. Tahun 2029 kita bertarung secara demokratis. Jangan karena tidak suka pada satu atau dua orang, lalu merusak kepentingan seluruh bangsa,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memaparkan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat.

Saat ini, program MBG disebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat pada Desember 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, sebanyak 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. Setiap dapur rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang dengan sistem penghasilan harian.

“Artinya, dari program ini saja sudah tercipta sekitar satu juta lapangan kerja. Ini fakta, bukan janji,” tegas Prabowo.

Selain tenaga kerja langsung, keberadaan dapur SPPG juga mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa. Dapur-dapur tersebut melibatkan pemasok bahan pangan lokal seperti sayuran, telur, ikan, ayam, dan daging. Setiap dapur diperkirakan bekerja sama dengan 10 hingga 20 pemasok.

Dengan skema tersebut, apabila target 82 juta penerima manfaat tercapai, Presiden memperkirakan program MBG berpotensi menciptakan antara tiga hingga lima juta lapangan kerja secara nasional.

Prabowo menekankan bahwa penyediaan lapangan kerja merupakan kebutuhan utama rakyat dan menjadi prioritas pemerintahannya. Ia juga menyoroti bahwa konflik, caci maki, dan tindakan destruktif tidak akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa aksi demonstrasi tetap diperbolehkan selama dilakukan sesuai ketentuan hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa tindakan yang mengarah pada kekerasan, pembakaran, dan kerusuhan merupakan tindak pidana yang membahayakan stabilitas nasional.

“Demo boleh, tapi kalau tujuannya kerusuhan, itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, molotov, itu pidana dan berbahaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa sebagian kelompok yang kerap memicu aksi destruktif diduga berada di bawah pengaruh kekuatan asing. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih jernih menilai situasi dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Saya mengajak seluruh warga negara untuk melihat capaian pemerintah secara objektif. Yang kita lakukan ini nyata, bukan sekadar omon-omon,” kata Prabowo.