Medan, MISTAR.ID

Kementerian Kesehatan segera merevisi regulasi internship kedokteran sebagai upaya perbaikan tata kelola demi menjamin keselamatan, hak, dan kesejahteraan peserta program internship dokter di seluruh Indonesia.

Empat poin utama revisi regulasi internship itu, pertama standardisasi jam kerja maksimal 40 jam per minggu. Tidak ada lagi jam kerja yang dipadatkan atau dirapel.

Kedua, definisi peran yang tegas. Peserta fokus belajar dan dilarang keras menggantikan fungsi dokter organik, serta wajib berada di bawah supervisi aktif.

Ketiga, hak cuti ditambah dari empat hari menjadi 10 hari per tahun. Sakit ataupun cuti tidak memperpanjang masa magang selama target kompetensi tercapai.

Keempat, evaluasi remunerasi melalui penyesuaian Bantuan Biaya Hidup (BBH) berdasarkan inflasi dan daya beli wilayah untuk mencegah ketimpangan.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia, Hamzah Hasan, menyampaikan rasa syukurnya mengingat usulan yang diberikan PB IDI kepada Kemenkes mendapat respons.

“Ya itu bagus, alhamdulillah usulan kita direspons (Kemenkes), walaupun belum sepenuhnya direspons (usulan PB IDI),” ujarnya kepada Mistar, Sabtu (16/5/2026).

Lebih lanjut, Hamzah mengatakan, ada beberapa usulan PB IDI yang direspons Kemenkes untuk dilakukan perubahan yang tentu mengarah ke kondisi yang lebih baik.

“Kita berharap dalam waktu dekat aturan-aturan (revisi regulasi internship) sudah keluar, karena saat ini program internship bulan Mei ditunda,” tuturnya.

Penundaan internship saat ini, kata Hamzah, dilakukan sembari menunggu proses monitoring atau evaluasi atas kejadian wafatnya Myta Aprilia Azmi di Jambi.

Menurutnya, total saat ini sudah ada empat dokter internship yang wafat dalam tiga bulan terakhir. Karena itu, diperlukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Masalah cuti (salah satu usulan PB IDI), kemudian ada beberapa item (usulan lainnya), jadi nanti kita tunggu saja hasil yang akan dikeluarkan,” katanya. (hm27)