Bangkok, MISTAR.ID

Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dijadwalkan memperoleh pembebasan bersyarat pada 11 Mei mendatang setelah menjalani hukuman penjara selama satu tahun terkait kasus korupsi. Informasi ini disampaikan Departemen Pemasyarakatan Thailand, kemarin.

Dalam pernyataan resmi disebutkan pria berusia 76 tahun tersebut wajib mematuhi sejumlah ketentuan selama masa percobaan, termasuk penggunaan alat pemantau elektronik. Pembebasan lebih cepat ini diberikan dengan mempertimbangkan usia lanjut, serta sisa masa hukuman yang kurang dari satu tahun.

Thaksin mulai menjalani masa tahanan pada 9 September 2025 di Penjara Pusat Klong Prem, Bangkok. Hukuman itu berkaitan dengan proses hukum atas kepulangannya ke Thailand pada 2023 setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan.

Ia sebelumnya digulingkan melalui kudeta militer pada 2006 dan meninggalkan Thailand pada 2008 untuk menghindari hukuman atas sejumlah tuduhan, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Thaksin sendiri berulang kali menyebut kasus-kasus tersebut bermuatan politik.

Sekembalinya ke Thailand pada 2023, ia langsung dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Namun, beberapa hari kemudian, hukuman tersebut dikurangi menjadi satu tahun melalui pengampunan kerajaan. Keputusan ini sempat memicu spekulasi adanya kesepakatan politik di baliknya.

Dalam sistem monarki konstitusional Thailand, raja memiliki kewenangan memberikan pengampunan kepada terpidana.

Selama dua dekade terakhir, pengaruh politik Thaksin tetap kuat, terutama melalui jaringan keluarga dan partainya. Kubu Shinawatra dikenal sebagai kekuatan utama yang menyaingi kelompok pro-militer dan pro-monarki, dengan basis dukungan besar dari masyarakat pedesaan.

Meski demikian, hasil pemilu terbaru menunjukkan penurunan kekuatan politik tersebut. Partai Pheu Thai hanya menempati posisi ketiga, menjadi capaian terendah sepanjang kiprahnya di abad ke-21.

Walau begitu, peluang untuk tetap berperan dalam pemerintahan masih terbuka. Pheu Thai kini bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh perdana menteri konservatif Anutin Charnvirakul, menandai langkah strategis baru dalam peta politik Thailand.

Kehadiran keluarga Shinawatra di pemerintahan juga masih terlihat. Salah satunya adalah Yodchanan Wongsawat, keponakan Thaksin, yang kini menjabat sebagai menteri pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh keluarga tersebut belum sepenuhnya memudar, meski dalam bentuk yang berbeda.