Taipei, MISTAR.ID - Otoritas Taiwan menangkap Lin Te-wang, Ketua Taiwan People's Communist Party (TPCP), atas dugaan keterlibatan dalam upaya campur tangan China pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 28 November 2026.

Lin dituduh mencalonkan diri sebagai kepala distrik (borough chief) atas arahan dan dukungan Partai Komunis China (PKC). Dugaan tersebut mencuat setelah penyelidikan jaksa menemukan indikasi keterlibatan pihak asing dalam proses pemilihan lokal di Taiwan.

Menurut laporan Associated Press (AP), Minggu (8/11/2026), Kantor Kejaksaan Taiwan menyatakan hasil penyelidikan awal juga menunjukkan Lin mengarahkan anggota partainya yang lain untuk maju sebagai kandidat kepala distrik di wilayah berbeda.

Jaksa juga menduga Lin berupaya membeli suara dengan berulang kali mengajak sejumlah pemilih melakukan perjalanan ke China daratan. Selama perjalanan tersebut, para pemilih disebut menerima fasilitas dan jamuan dari pihak yang diduga terkait dengan operasi tersebut.

Penyelidikan bermula setelah kejaksaan menerima informasi intelijen mengenai dugaan campur tangan asing dalam pemilu. Sebanyak 14 orang dipanggil untuk dimintai keterangan, sementara sembilan orang lainnya diperiksa sebagai saksi.

Setelah pemeriksaan, jaksa menilai terdapat dugaan kuat bahwa Lin dan seorang anggota partainya telah melakukan tindak pidana. Keduanya juga dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Jaksa kemudian mengajukan permohonan penahanan sekaligus pembatasan kunjungan terhadap kedua orang tersebut. Pengadilan mengabulkan permohonan penahanan Lin, sedangkan anggota partai lainnya dibebaskan dengan jaminan sebesar 50.000 dolar Taiwan atau sekitar US$1.525.

Sementara itu, orang-orang lain yang dipanggil dalam penyelidikan tersebut dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan.

Bukan Kali Pertama

Penahanan Lin bukan kali pertama dirinya menghadapi persoalan hukum terkait dugaan hubungan dengan Beijing. Lin dan seorang pemimpin partai lainnya sebelumnya pernah didakwa atas dugaan infiltrasi China dan upaya memengaruhi pemilu.

Namun, sebagaimana dilaporkan Taipei Times, keduanya dinyatakan tidak bersalah pada 2025.

TPCP sendiri bukan kekuatan politik besar di pulau demokratis tersebut. Meski demikian, kasus ini kembali menyoroti kekhawatiran Taiwan terhadap dugaan campur tangan China dalam proses politik domestik.

Taiwan dijadwalkan menggelar pemilihan wali kota dan kepala daerah setempat pada 28 November 2026. Meski persaingan politik di tingkat lokal lebih banyak berfokus pada persoalan kesejahteraan masyarakat, hasil pemilu diperkirakan menjadi salah satu tolok ukur popularitas Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te menjelang pemilihan presiden 2028.

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang harus disatukan kembali, termasuk melalui penggunaan kekuatan militer jika diperlukan. Sebaliknya, Taiwan mempertahankan pemerintahan sendiri dengan sistem demokrasi multipartai.

Kedua wilayah tersebut telah diperintah secara terpisah sejak 1949, ketika Partai Komunis China mengambil alih kekuasaan di Beijing setelah perang saudara. Pasukan Partai Nasionalis yang kalah kemudian melarikan diri ke Taiwan, yang selanjutnya bertransformasi dari pemerintahan darurat militer menjadi demokrasi multipartai. (*)