Jakarta, MISTAR.ID
Dalam pertemuan bilateral itu, Prabowo dan Blinken berdiskusi membahas strategi untuk mewujudkan gencatan senjata yang abadi di Gaza.
“Menhan Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia menyambut baik diadopsi-nya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2735 yang diusulkan Presiden AS Joe Biden dengan proposal tiga fase untuk gencatan senjata permanen di Gaza,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, Selasa (11/6/24).
Baca juga: Jerman Tuding Rusia Sengaja Targetkan Ekonomi dan Energi Ukraina
Dijelaskannya, Menhan Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara yang saat ini mengupayakan mediasi antara Palestina dan Israel, di antaranya AS, Mesir, dan Qatar.
“Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk memastikan perundingan tetap berjalan serta mewujudkan gencatan senjata permanen, perdamaian yang adil dan abadi di Palestina. Gencatan senjata yang segera, penuh, dan menyeluruh sangat penting untuk menghidupkan kembali proses perdamaian,” tutur Menhan Prabowo ke Menlu Blinken.
Blinken, menyampaikan terimakasih terhadap sikap Indonesia yang disampaikan oleh Prabowo itu. Pada kesempatan yang sama, Blinken juga menegaskan komitmen AS untuk segera menerapkan Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia.
Baca juga:Hamas: Gencatan Senjata di Gaza Saat Ini Tergantung Israel
“Terima kasih kepada Menteri Pertahanan, terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap usulan untuk segera gencatan senjata di Gaza dan segera membebaskan semua sandera,” kata Blinken ke Prabowo.
Blinken dan Prabowo menghadiri KTT terkait Gaza di Amman, Jordania, yang diselenggarakan oleh Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sissi, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.
Di forum itu, ada juga Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, dan pejabat tinggi dari negara-negara seperti Lebanon, Jepang, Rwanda, Mozambik, Siprus, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa. (antara/hm06)
