New York, MISTAR.ID - Kepala Badan Pengungsi PBB (UNHCR) Barham Salih mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah lebih serius untuk mengakhiri konflik yang menyebabkan lebih dari 117 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Seruan itu disampaikan Salih dalam pidato pertamanya di hadapan Dewan Keamanan PBB sejak terpilih sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi pada Desember tahun lalu.

Mantan Presiden Irak itu mengatakan negara-negara anggota Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan konflik berakhir dan para pengungsi dapat kembali ke rumah dengan aman.

"Anda memiliki tanggung jawab yang unik untuk membantu mewujudkan perdamaian," kata Salih, seperti dikutip The Associated Press (AP).

Menurut Salih, pekerja kemanusiaan seperti UNHCR setiap hari menangani dampak konflik, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan perdamaian. Tanggung jawab tersebut berada pada Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB.

Salih menyoroti sejumlah konflik yang terus menghasilkan pengungsian dalam jumlah besar.

Di Sudan, perang yang berlangsung sejak April 2023 telah menyebabkan sekitar 12 juta orang mengungsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Salih memperingatkan bahwa selama perang berlanjut, jumlah warga yang meninggalkan rumah mereka akan terus bertambah.

Di Republik Demokratik Kongo, kata Salih, beberapa generasi telah hidup dalam siklus konflik dan kekerasan. Situasi tersebut kini diperburuk oleh wabah Ebola.

Sementara di Ukraina, perang telah menyebabkan jutaan orang mengungsi di dalam negeri dan jutaan lainnya mencari perlindungan di negara lain.

Salih juga menyinggung konflik berkepanjangan di Sahara Barat, tempat generasi pengungsi telah tumbuh di kamp-kamp dekat Tindouf, Aljazair, sembari menunggu penyelesaian politik.

Di kawasan Timur Tengah, UNHCR telah mengerahkan sumber daya untuk membantu lebih dari 130.000 warga Yaman yang meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik terbaru. Lebih dari 3.700 lainnya mencari keselamatan hingga ke Djibouti.

Salih mengakui target UNHCR untuk mengurangi separuh jumlah pengungsi dalam kondisi pengungsian jangka panjang yang bergantung pada bantuan kemanusiaan hingga 2035 merupakan target ambisius.

Namun, menurutnya, tujuan akhir bantuan kemanusiaan bukan sekadar mempertahankan kehidupan para pengungsi dari tahun ke tahun tanpa memberi mereka kesempatan membangun kembali masa depan.

"Keberhasilan pada akhirnya berarti menciptakan kondisi ketika orang tidak lagi membutuhkan kami," ujar Salih.

Laporan itu juga menyebutkan, Salih meminta negara-negara anggota Dewan Keamanan menggunakan tanggung jawab mereka untuk mencegah pengungsian berlangsung lintas generasi. (*)