Pematangsiantar, MISTAR.ID

Human Rights Watch (HRW) kembali menyoroti kondisi hak asasi manusia di Thailand, mendesak pemerintahan baru agar segera melakukan reformasi menyeluruh untuk memperkuat kebebasan sipil. Seruan ini muncul di tengah harapan publik bahwa pemerintah baru mampu membawa perubahan signifikan setelah bertahun-tahun terjadi pengetatan ruang demokrasi.

Dalam pernyataan yang dikutip dari laman resminya, HRW menekankan pentingnya mencabut atau merevisi undang-undang yang selama ini dianggap mengekang kebebasan berekspresi, termasuk regulasi yang sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan institusi negara.

Hukum Les Majesté Jadi Sorotan Utama

Isu paling sensitif dan disorot tajam yakni hukum les majesté, pasal penghinaan terhadap raja dalam KUHP Thailand yang dikenal sebagai Pasal 112. Aturan ini memungkinkan individu dipenjara hingga 15 tahun karena dianggap “menghina” atau “mengkritik” monarki—definisi yang selama ini dinilai terlalu luas dan rawan disalahgunakan.

Aktivis HAM, akademisi, hingga kelompok pro-demokrasi mendorong pemerintah baru untuk mempertimbangkan langkah amnesti bagi para tahanan dan individu yang sedang menghadapi proses hukum terkait pasal tersebut. Tekanan ini meningkat seiring banyaknya kasus yang dinilai merupakan kriminalisasi terhadap pendapat politik.

Harapan di Era Pemerintah Baru

Pemerintahan baru Thailand dipandang memiliki peluang untuk mengakhiri praktik penindakan terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil yang kerap menggunakan platform digital untuk mengemukakan pendapat. HRW menilai bahwa reformasi hukum yang berpihak pada kebebasan berekspresi akan menjadi indikator kuat komitmen demokrasi pemerintah.

Selain les majesté, HRW juga mendorong peninjauan ulang aturan keamanan, UU siber, hingga mekanisme penahanan yang dinilai rentan menimbulkan pelanggaran hak dasar warga negara.

Tekanan Internasional Meningkat

Komunitas internasional terus memantau perkembangan politik Thailand. Negara-negara mitra ASEAN dan organisasi global menilai bahwa perbaikan HAM akan berdampak positif terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan hubungan diplomatik Thailand.

Dengan sorotan global yang menguat, langkah pemerintah baru menanggapi seruan ini akan menentukan arah reformasi dan masa depan kebebasan sipil di Negeri Gajah Putih.

(*/ai/hm27)