Beijing, MISTAR.ID – Pemerintah China membalas kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) dengan memperketat ekspor drone ke Negeri Paman Sam dan menjatuhkan sanksi terhadap enam perusahaan asal AS.

Langkah yang diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Rabu (6/8/2026) itu merupakan respons atas sanksi perdagangan Washington terkait dugaan kerja paksa di Xinjiang dan isu keamanan nasional.

Beijing menilai kebijakan terbaru AS telah merugikan hak dan kepentingan sah China.

"China hanya dapat mengambil langkah balasan yang diperlukan, termasuk memperkuat pengendalian ekspor drone beserta komponen utama dan teknologinya ke Amerika Serikat," kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, seperti dikutip Channel News Asia dari AFP.

Selain membatasi ekspor drone, Beijing menghentikan inspeksi lanjutan pabrik oleh lembaga sertifikasi China, memasukkan sejumlah perusahaan pengujian kepatuhan AS ke daftar hitam, serta membuka penyelidikan keamanan nasional terhadap impor printer dan mesin fotokopi dari AS.

China juga menjatuhkan sanksi terhadap enam perusahaan AS, termasuk Applied DNA Sciences dan Stratum Reservoir. Organisasi maupun individu di China dilarang melakukan transaksi, kerja sama, atau aktivitas lain dengan keenam perusahaan tersebut.

Menurut Kementerian Perdagangan China, keenam perusahaan itu membantu penerapan sanksi AS terkait Xinjiang. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya menyebut terdapat indikasi kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap etnis minoritas Uyghur di Xinjiang, tuduhan yang terus dibantah Beijing.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng juga mengungkapkan keprihatinan serius kepada Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer melalui sambungan telepon mengenai pembatasan terbaru tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

Ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah AS memberlakukan tarif baru terhadap China dan 59 negara lainnya beberapa hari lalu. Sebelumnya, Washington juga melarang impor robot humanoid dan robot berkaki empat buatan luar negeri yang dinilai Beijing sebagai upaya menekan perusahaan-perusahaan China.

Padahal, kedua negara sempat meredakan perang dagang setelah Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mencapai kesepakatan gencatan sementara pada Oktober tahun lalu. Namun, tarif baru tersebut kembali mengancam hubungan dagang kedua negara. (*)