Tapteng, MISTAR.ID

Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat (AMPM) bersama warga korban banjir dan tanah longsor menggelar aksi damai dengan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Tengah (Tapteng) di Jalan R. Junjungan Lubis, Senin (20/4/2026).

Kehadiran puluhan massa itu untuk mendesak anggota dewan agar aktif terlibat melakukan pengawasan terhadap masih adanya warga korban bencana yang belum mendapatkan bantuan.

Terlihat puluhan petugas dari Polres Tapteng dibantu Satpol PP serta Dinas Perhubungan berjaga melakukan pengamanan aksi tersebut.

Massa berorasi meminta agar anggota DPRD tidak berdiam diri dan segera menindaklanjuti persoalan pendataan bantuan dana stimulan sosial jaminan hidup (Jadup), Dana Tunggu Hunian (DTH), serta bantuan rumah rusak yang hingga kini masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

Salah satu orator aksi, Rizky Pane, menyampaikan bahwa selama bencana, anggota dewan dinilai kurang melakukan pengawasan, padahal DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi untuk bekerja bagi masyarakat serta bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng.

"Dari 20 kecamatan ada 35 anggota dewan, andaikan dua dewan setiap satu kecamatan bertugas, dan setiap dewan, setiap desa, dua hari mendata, mengawasi kinerja pemerintah, mungkin tidak sampai satu bulan data ini sudah valid," ucapnya.

Namun, lanjut Rizky, hingga saat ini sudah hampir setengah tahun, masih ada warga yang kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar. “Masih ada yang mencari air segelas. Masih banyak anak sekolah yang menangis karena tidak punya sepatu. Dulu orang tua mereka bekerja keras, sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan,” katanya.

Ia menegaskan, lambannya kinerja pengawasan DPRD menjadi sorotan. Menurutnya, jika dewan lebih aktif turun ke desa-desa, pendataan dan penanganan bantuan bisa lebih cepat selesai.

Rizky juga menegaskan bahwa mereka tidak membenci anggota dewan, melainkan mengingatkan agar menjalankan amanah yang berasal dari masyarakat.

“Tapi saat ini apa yang kami rasakan, kami merasa dikhianati. Orang tua kami yang bekerja keras, sementara kami melihat bantuan tidak merata pembagiannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak pejabat tinggi negara telah datang ke Tapteng pascabencana untuk memberikan perhatian dan bantuan, namun masyarakat masih merasakan kesulitan di lapangan.

Sementara itu, mewakili masyarakat, Lasna Zega warga Badiri mengungkapkan bahwa ia harus menahan tangis setiap hari karena tidak mampu lagi memberikan uang jajan sekolah kepada anaknya akibat kehilangan mata pencaharian.

“Apa yang menjadi hak kami, tolong diberikan kepada kami, Pak. Kami tidak meminta yang tidak menjadi hak kami. Kami hanya meminta yang sudah dijanjikan,” ujarnya.

Kedatangan warga kemudian disambut oleh 11 anggota DPRD dari Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, PKB, dan Gerindra, dan massa diminta menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD Tapteng.

Usai menyampaikan aspirasi, massa AMPM bergerak ke Kantor Bupati Tapteng. Di lokasi tersebut, mereka kembali menyampaikan tuntutan yang sama. Tidak lama kemudian, massa diterima sejumlah pejabat Tapteng, di antaranya Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tapteng, Ardiansyah Harahap.

Ardiansyah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan dan mengajukan data korban bencana kepada pemerintah pusat.

“Jadi begini, kita daerah mengusulkan, kita data kita usulkan. Usulan yang sudah turun dari pusat saat ini tahap pertama, selanjutnya tahap kedua masih dalam proses,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas aturan bantuan langsung tunai bagi korban bencana.

Situasi sempat memanas karena massa belum sepenuhnya puas dengan penjelasan tersebut, namun aparat kepolisian berhasil meredakan keadaan hingga massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. (hm27)