Pematangsiantar, MISTAR.ID

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap kasus penyelundupan 2 ton sabu melalui operasi gabungan di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Pengungkapan kasus yang melibatkan tiga orang Batak itu menjadi rekor terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia.

Penangkapan dilakukan awal Mei 2025 oleh tim gabungan BNN, Bea Cukai, TNI AL, Polda Kepri, dan BAIS TNI.

Operasi ini membuahkan hasil setelah penyelidikan dan pemantauan selama lima bulan, berdasarkan informasi intelijen dari mitra internasional.

“Ini adalah pengungkapan narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia,” ujar Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom dalam konferensi pers di Batam, Senin (26/5/2025).

Informasi awal menunjukkan jaringan narkoba internasional dari wilayah Golden Triangle berupaya menyelundupkan sabu ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Kapal Sea Dragon Tarawa yang diketahui berlayar dari Laut Andaman menuju Kepulauan Riau, berhasil dilacak tim gabungan.

Pada 2 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB, dilakukan penyergapan yang melibatkan empat kapal, yang terdiri dari dua kapal Bea Cukai (BC 20003 dan BC 20007), dan dua kapal tempur TNI AL (KRI Surik 645 dan KRI Silea 858), serta sejumlah personel dari Polda Kepri dan BAIS TNI.

Setelah disergap, kapal tersebut digiring ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari penggeledahan, petugas menemukan 67 kardus berisi 2.000 bungkus sabu dengan berat total sekitar 2 ton. Narkoba itu disembunyikan di kompartemen mesin dan bagian depan kapal.

Selain barang bukti, enam awak kapal yang ditangkap antara lain empat WNI yakni Fandi Ramdani, Leo Candra Samosir, Richard Halomoan, dan Hasiloan Samosir, dan dua warga negara Thailand.

Mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan narkoba internasional.

BNN menyatakan masih terus melakukan investigasi lanjutan untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan ini,” ujar Marthinus. (*)