Jakarta, MISTAR.ID

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berisiko melambat. Hal ini dipicu oleh rangkaian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, sehingga target pertumbuhan sebesar 6% dinilai sulit direalisasikan.

Menurut Faisal, dampak bencana tersebut terasa signifikan karena memengaruhi aktivitas produksi dan konsumsi di 52 kabupaten di Sumatra yang secara keseluruhan berkontribusi sekitar 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Kontribusi wilayah itu cukup besar. Ketika terjadi gangguan ekonomi di sana, dampaknya pasti terasa pada pertumbuhan nasional,” ujar Faisal, dikutip dari detikcom, Rabu (7/1/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 4,9 hingga 5,1 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih relatif bertahan, meskipun tidak mengalami percepatan pertumbuhan yang berarti.

Berdasarkan evaluasi kuartal IV 2025, tekanan ekonomi terbesar dialami Aceh dengan potensi kontraksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar minus 0,44 persen. Sementara itu, Sumatra Utara diperkirakan mengalami koreksi sebesar minus 0,15 persen dan Sumatra Barat minus 0,36 persen.

“Kalau di 2025 dampaknya baru terasa sekitar satu bulan, yakni Desember, maka pada 2026 efeknya akan berlangsung lebih panjang. Proses pemulihan dan rekonstruksi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, sepanjang 2026 pertumbuhan di 52 kabupaten terdampak diperkirakan masih negatif,” katanya.

Faisal juga mengingatkan pengalaman pascabencana tsunami Aceh, di mana dampak ekonomi tidak hanya dirasakan pada tahun kejadian, tetapi berlanjut hingga beberapa tahun berikutnya.

“Pada tsunami Aceh, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di 2004 saja, tetapi masih terasa hingga 2005, 2006, bahkan 2007. Artinya, efek bencana bisa berlangsung cukup lama,” ucapnya.

Dengan kondisi tersebut, Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berpeluang berada di bawah 5 persen. Namun, ia menilai masih ada ruang perbaikan apabila pemerintah mampu mendorong perekonomian secara lebih agresif dan responsif.

“Kemungkinan besar pertumbuhan 2026 akan berada di batas bawah proyeksi, yakni sekitar 4,9 persen. Masih dalam rentang, tetapi di level terendah,” ucapnya.

Ia menambahkan, efektivitas kebijakan dan strategi pemerintah ke depan akan sangat menentukan arah pertumbuhan. Jika pemerintah mampu merespons hambatan ekonomi dengan tepat, peluang pertumbuhan melampaui proyeksi tetap terbuka.

Sementara itu, Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memiliki pandangan yang relatif lebih optimistis. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpotensi bertahan di atas 5 persen dan lebih baik dibandingkan capaian 2025 yang diperkirakan berada di kisaran 5,06 hingga 5,07 persen.

“INDEF melihat pertumbuhan 2026 tetap moderat di sekitar 5 persen. Target pemerintah 5,4 persen memang cukup tinggi, tetapi 2026 masih berpeluang lebih baik dibandingkan 2025,” ujarnya.

Tauhid menilai, kinerja ekonomi 2026 akan banyak ditopang oleh peningkatan belanja pemerintah, khususnya melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurutnya, dampak kedua program tersebut belum optimal pada 2025 karena masih dalam tahap awal pelaksanaan, baik dari sisi jumlah penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, maupun penyerapan anggaran yang belum maksimal.

“Program MBG masih dalam proses sehingga dampaknya di 2025 relatif kecil. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih, yang baru sebagian kecil beroperasi, sementara puluhan ribu lainnya masih sebatas berbadan hukum,” ujar Tauhid.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa proyeksi tersebut belum sepenuhnya memasukkan dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Kondisi ini dinilai akan menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan 5,4 persen pada 2026.

“Secara umum, pertumbuhan 2026 masih bisa berada di atas 5 persen. Tetapi untuk mendekati target 5,4 persen akan cukup berat, terutama karena dampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Kalau 5 persen masih mungkin tercapai,” tuturnya. (hm20)