Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6 persen pada 2026. Namun, akademisi mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak cukup dinilai dari angka makro semata, melainkan harus diikuti kebijakan yang benar-benar menyentuh dan menggerakkan perekonomian daerah.

Akademisi Universitas Simalungun, Raja M. Nainggolan, mengatakan target makroekonomi APBN 2026, yakni pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, defisit 2,68 persen terhadap roduk Domestik Bruto (PDB), serta inflasi 2,5 persen, secara agregat mencerminkan kehati-hatian fiskal pemerintah.

“Jadi, persoalan utamanya bukan semata pada capaian angka nasional, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menjangkau ekonomi daerah, termasuk Kota Pematangsiantar,” ujarnya kepada Mistar, Kamis (15/1/2026).

Raja menjelaskan, dengan struktur ekonomi yang masih didominasi sektor perdagangan dan jasa, Pematangsiantar relatif sensitif terhadap perlambatan konsumsi dan gejolak harga. Inflasi yang terkendali di tingkat nasional tidak serta-merta menjamin stabilitas harga di daerah apabila persoalan distribusi pangan, biaya logistik, serta ketergantungan pasokan dari luar wilayah belum dibenahi.

“Dalam kondisi seperti ini, stabilitas makro berisiko hanya tercermin dalam statistik nasional, tanpa dampak nyata bagi masyarakat lokal,” ucapnya.

Dari sisi fiskal, defisit yang terjaga juga belum tentu berdampak signifikan apabila belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah tidak diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi setempat.

“Hingga kini, Pematangsiantar masih menghadapi keterbatasan basis produksi, rendahnya nilai tambah, serta kualitas tenaga kerja yang belum sepenuhnya kompetitif,” katanya.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah menjadi krusial. Tidak cukup hanya menjaga stabilitas, pemerintah perlu berani mendorong kebijakan yang lebih strategis, memperkuat UMKM agar naik kelas, membenahi tata niaga pangan, serta mengarahkan belanja publik ke sektor-sektor produktif.

“Tanpa langkah struktural tersebut, target makro APBN berpotensi sulit diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Pematangsiantar,” tuturnya. (hm25)