Pematangsiantar, MISTAR.ID

Harga minyak goreng, khususnya MinyaKita, masih dibanderol di atas HET di Pematangsiantar. Akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Raja Mangaratua Nainggolan, menyebutkan kenaikan harga merupakan dampak dari gejolak pasar nasional dan global yang berdampak ke berbagai daerah, termasuk Pulau Sumatra.

"Kalau kita lihat di Pematangsiantar, harganya Rp20.000. Nilai ini memang jauh dari HET. Namun, di daerah lain seperti Riau, Sumbar, hingga Aceh, harganya bahkan dilaporkan tembus Rp22.000 per liter. Kita sedang menghadapi tekanan nasional yang terasa lebih berat di wilayah Sumatra," ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Raja menjelaskan, akar masalah kenaikan ini terletak pada sisi hulu, yaitu meroketnya harga bahan baku Crude Palm Oil (CPO).

Data dari Trading Economics menunjukkan harga CPO pada April 2026 naik sekitar 8–9 persen dalam sebulan terakhir, atau melonjak 15 persen secara tahunan.

"Faktor pendorong utama meliputi, ketegangan geopolitik, konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga energi dan komoditas global. Alasan lain karena kebijakan domestic. Sebagian pasokan CPO dialihkan untuk program biodiesel, sehingga suplai untuk minyak goreng konsumsi menjadi terbatas,” ucapnya.

Dilanjutkannya, “serta biaya produksi, harga di pasar saat ini mencerminkan tekanan biaya produksi dan distribusi, bukan sekadar permainan spekulan di tingkat pedagang."

Kenaikan ini memberikan dampak domino bagi ekonomi rakyat. Pedagang eceran kesulitan menjual sesuai HET, yaitu sebesar Rp15.700 karena modal dari distributor sudah tinggi. Sementara itu, pelaku UMKM berada di posisi yang sangat sulit.

"Pelaku UMKM dilematis. Jika menaikkan harga jual produk kuliner, mereka takut kehilangan konsumen. Jika tidak dinaikkan, margin keuntungan mereka tergerus habis oleh biaya produksi," tuturnya.

Raja Mangaratua menekankan pentingnya peran strategis dari Satgas Pangan, Kepolisian (Polres), dan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

"Langkah strategis yang diharapkan adalah responsivitas Bulog yang lebih cepat membaca pergerakan harga pasar. Gunanya untuk mengintervensi sebelum selisih harga semakin melebar. Pastikan pula tidak ada hambatan distribusi dari tingkat produsen hingga ke pasar tradisional. Kemudian, pemerintah sebaiknya menekan harga agar kembali mendekati angka psikologis yang terjangkau bagi masyarakat luas," tuturnya. (hm20)