Pematangsiantar, MISTAR.ID

Harga dan stok MinyaKita yang mahal dan langka meresahkan masyarakat, khususnya pedagang gorengan. Sesuai pantauan di lapangan, harga MinyaKita di Pematangsiantar mencapai Rp20.000 per liter. Padahal, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp15.700 per liter.

Menanggapi masalah ini, Pengamat Ekonomi dari Universitas Simalungun (USI), Darwin Damanik, mengatakan kenaikan harga MinyaKita bukan sekadar masalah fluktuasi.

Menurut Darwin, ada faktor sistemik yang memicu lonjakan harga tersebut. Salah satu yang paling menonjol adalah praktik bundling di tingkat distributor.

"Pedagang sering dipaksa membeli produk lain agar bisa mendapatkan stok MinyaKita. Hal ini meningkatkan modal pedagang yang kemudian bebannya dilemparkan ke konsumen," ucap Darwin kepada Mistar, Jumat (17/4/2026).

Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya faktor psikologis pasar berupa panic buying yang dimanfaatkan oleh oknum spekulan.

"Oknum tertentu sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan semu agar harga naik secara tidak wajar," tuturnya.

Darwin memperingatkan jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan sangat destruktif. Minyak goreng adalah komponen volatile food yang memiliki efek domino terhadap inflasi.

"Sektor kuliner terpukul, penjual gorengan, kerupuk, dan warung nasi akan kehilangan margin keuntungan serta daya beli Menurun, jika harga jual makanan naik, masyarakat akan mengurangi konsumsi. Dan inflasi psikologis, kenaikan harga minyak biasanya memicu kenaikan harga komoditas lain secara tidak rasional di pasar," ucapnya.

Darwin meminta Satgas Pangan Polres Pematangsiantar, Pemerintah Kota (Pemko), dan Bulog tidak hanya menjadi penonton atau sekadar pengawas seremonial.

Berdasarkan Permendag, ia mendesak adanya penegakan aturan yang keras, sanksi tertulis untuk teguran awal, pencabutan izin usaha bagi yang membandel. Dan sanksi pidana bagi spekulan yang terbukti menimbun stok.

Untuk meredam gejolak harga secara efektif, Darwin menawarkan tiga langkah strategis bagi Pemko Pematangsiantar, pertama operasi pasar masif, menggelar pasar murah di setiap kecamatan secara rutin dan berkelanjutan, bukan sekadar untuk formalitas dokumentasi.

Digitalisasi monitoring membangun sistem pelaporan harga real-time dari pedagang pasar langsung ke Dinas Koperindag agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat.

"Audit distributor besar, pengawasan tidak boleh berhenti di tingkat pengecer. Satgas Pangan harus berani mengaudit tingkat distributor besar di wilayah Sumut untuk menemukan akar masalahnya," tuturnya.

Ia menambahkan, kini bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Masyarakat Pematangsiantar menanti tindakan nyata agar harga minyakita kembali ramah bagi dapur mereka. (hm20)