Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebutkan stok minyak goreng tidak langka di pasar. Di sisi lain, banyak masyarakat mengeluhkan sulit mendapatkan Minyakita.

Ia menjelaskan, ketersediaan minyak goreng secara umum masih cukup, hanya distribusi Minyakita yang memang terbatas karena berasal dari skema khusus pemerintah.

“Minyak goreng itu banyak. Coba cek ya. Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi enggak ada namanya minyak goreng itu langka,” ujarnya di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026), dilansir dari CNN Indonesia.

Menurut Budi, anggapan kelangkaan muncul karena masyarakat menjadikan Minyakita sebagai patokan utama. Padahal, di pasaran masih tersedia berbagai jenis minyak goreng lain, baik merek alternatif maupun produk premium.

“Jadi jangan menyampaikan kalau minyak kita enggak ada. Bilangnya, narasinya, minyak goreng enggak ada. Yang dilihat itu Minyakita. Minyakita itu kan minyak DMO, jumlahnya terbatas,” katanya.

Ia menerangkan bahwa Minyakita merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO), sehingga volumenya tidak besar dan bergantung pada pasokan ekspor. Hal ini membuat distribusinya tidak selalu merata di setiap daerah.

Sebagai solusi, pemerintah telah meminta produsen menghadirkan produk “second brand” yang setara dengan Minyakita, namun dengan harga lebih terjangkau agar bisa menjadi alternatif bagi masyarakat.

“Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Ini pembandingnya Minyakita. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya.

Di sisi lain, keterbatasan Minyakita membuat sebagian pedagang beralih menjual minyak goreng kemasan premium dan curah dengan harga lebih tinggi. Harga minyak kemasan yang sebelumnya sekitar Rp20.000 per liter kini naik menjadi Rp22.000 hingga Rp23.000, sedangkan minyak curah meningkat dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram.

Sejumlah pedagang juga mengeluhkan sistem distribusi yang mengharuskan pembelian produk lain untuk mendapatkan Minyakita, sehingga menambah beban biaya.

Sementara itu, pemerintah melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan Agrinas Palma terus mendorong peningkatan distribusi. Penyaluran Minyakita saat ini ditargetkan mencapai 30–35 persen dari skema DMO. (hm20)