Medan, MISTAR.ID (27/9/2026) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR-BPRS) tumbuh 24,25 persen secara tahunan (year-on-year) atau menyentuh Rp3,7 triliun.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, mengungkapkan angka tersebut merupakan total aset dari 49 BPR-BPRS di Sumut.

Pertumbuhan ini berbanding lurus dengan meningkatnya penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 23,76 persen menjadi Rp2,7 triliun dan penyaluran kredit tumbuh 23,97 persen atau Rp2,7 triliun.

"Dari kualitas pembiayaan, rasio kredit bermasalah BPR-BPRS berada di 10,32 persen. Angka ini relatif tinggi dibanding sektor perbankan umum, dan dinamika NPL-nya masih terkendali, sehingga BPR-BPRS mampu mengantongi keuntungan yang wajar," katanya, Minggu (27/9/2026).

Untuk memastikan keberlanjutan industri jangka panjang, OJK terus mendorong BPR-BPRS memperkuat struktur permodalan, tata kelola, dan susunan kepengurusan.

"Ini mengacu pada peta jalan (roadmap) pengembangan BPR-BPRS, agar industri jadi makin kuat, resilien, dan mampu memberi kontribusi optimal untuk perekonomian daerah," ucapnya.

Untuk memperkuat permodalan, OJK mendorong BPR dengan modal terbatas, namun mempunyai kinerja sehat, untuk melakukan konsolidasi atau merger.

"Di Sumut, konsolidasi masih masif, yaitu 23 BPR-BPRS yang awalnya terbagi di enam grup usaha, sekarang jadi dua grup utama," ujarnya.

Aksi konsolidasi ini melibatkan penggabungan 18 BPR menjadi satu. Kantor pusat nantinya akan dikonversi menjadi jaringan kantor cabang terintegrasi.

"Kelompok usaha lainnya, proses konsolidasi sudah resmi mengantongi status efektif dari regulator, seperti merger yang melibatkan BPR Mega Ganda dan BPR Mitra Dana. Dari restrukturisasi ini, OJK optimistis industri BPR-BPRS di Sumut semakin solid dan efisien," tuturnya. (hm27)