Wednesday, July 15, 2026
home_banner_first
EKONOMI

Harga Oli dan Ban Melonjak, Warga Toba Terpaksa Tunda Servis hingga Pakai Ban Gundul

Mistar.idRabu, 15 Juli 2026 pukul 12.11 WIB
harga_oli_dan_ban_melonjak_warga_toba_terpaksa_tunda_servis_hingga_pakai_ban_gundul

Pedagang sparepart di Porsea, Horas Motor. (Foto: Nimrot/Mistar)

news_banner

‎Toba, MISTAR.ID – Harga seluruh sparepart (suku cadang) sepeda motor, termasuk ban dan oli mengalami kenaikan di Kabupaten Toba, Rabu (15/7/2026).

Salah satu penjual sparepart di Kecamatan Porsea, Horas Motor, mengatakan kenaikan harga sparepart sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Biasanya, mereka menjual oli MPX2 seharga Rp60.000 hingga Rp65.000 sekarang menjadi Rp80.000 hingga Rp85.000.

“Tidak hanya oli. Harga sparepart lainnya saat ini naik 20 hingga 30 persen. Kalau harga ban naik Rp15.000 dari harga sebelumnya,” kata Horas.

Menurut Horas, dampak kenaikan harga sparepart, oli, dan ban menyulitkan pedagang menambah stok karena modal awal tidak cukup buat belanja sparepart lainnya.

“Masyarakat juga banyak yang komplain. Apalagi mereka yang bekerja menggunakan sepeda motor setiap hari,” ucapnya.

Pemilik bengkel di Porsea, Farel, mengatakan kerap mendapat komplain dari pelanggannya. Tidak sedikit masyarakat yang terkejut dengan kenaikan harga oli dan ban.

‎"Banyak yang menganggap naiknya harga oli dan ban itu permainan bisnis bengkel. Padahal, sudah kami jelaskan harganya naik memang dari distributor, pelanggan tetap tidak percaya,” ucap Farel.

Di kesempatan lain, salah seorang warga, Robert, mengatakan kenaikan harga suku cadang membuatnya menunda servis dan mengganti ban.

“Dampaknya, pemilik sepeda motor pasti menunda servis dan mengganti bannya. Padahal, tindakan ini bisa membahayakan pengendara,” ujarnya.

Sedangkan warga lain, Frankin, menyebutkan dampak kenaikan harga semakin mengurangi mobilitas masyarakat dalam bekerja.

“Terlebih di Toba tidak ada transportasi yang dibiayai oleh pemerintah seperti di kota-kota besar. Masyarakat tentu akan membatasi mobilitasnya, sebab pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran," ujar Frankin.‎ (hm20)



BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN