Medan, MISTAR.ID

Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran dana desa hingga 58 persen untuk dialihkan ke penyelenggaraan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai sorotan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai langkah ini merupakan migrasi anggaran yang signifikan dengan tantangan besar pada aspek pengelolaan.

Menurut Gunawan, peralihan dana ini ibarat memindahkan uang dari satu kantong ke kantong lainnya, namun yang menjadi pembeda krusial adalah orientasi penggunaannya kelak.

"Pertanyaan mendasarnya adalah, uang koperasi tersebut diperuntukkan untuk apa?" ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Gunawan mengatakan perubahan alokasi ini secara otomatis akan mengubah fokus kebijakan pembangunan di level kelurahan atau desa. Jika sebelumnya dana desa banyak terserap untuk infrastruktur dasar, kini konsentrasi akan beralih ke sektor yang dikelola oleh koperasi.

Secara makro, Gunawan menilai hal ini tidak menjadi masalah besar selama garis besar pembangunan tetap berjalan dan dana tersebut mampu dikelola secara kreatif untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Tantangan utama yang membayangi kebijakan ini adalah masalah tata kelola (governance). Gunawan mengingatkan pengelolaan anggaran besar oleh lembaga baru sering kali memicu keraguan publik terkait pengalaman dan transparansi.

"Keberhasilannya ada pada pengelola koperasi itu sendiri, bukan semata-mata pada kebijakan alokasi anggarannya. Isu pengelolaan kerap diragukan saat ada lembaga baru yang dinilai belum berpengalaman, terlebih ini menyangkut anggaran yang besar," ucapnya.

Di tengah migrasi dana ini, Gunawan mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan dua isu fundamental di pedesaan yakni daya beli masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan meski program kerja berubah, semangat untuk memajukan ekonomi desa harus tetap sama.

Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi pengelola anggaran, tetapi mampu memberi dampak nyata terhadap akselerasi ekonomi di wilayah pedesaan Sumut.

"Program kerja boleh saja berubah, tetapi upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, serta menjaga daya beli masyarakat pedesaan tetap dalam koridor besarnya. Pengelola harus memastikan dana ini memberi manfaat lebih ke perekonomian Sumut," ujar Gunawan.

Hingga saat ini dampak ekonomi secara angka pasti dari migrasi dana ini terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut dinilai belum bisa dihitung secara mendetail, mengingat program ini masih dalam tahap awal implementasi.