Pematangsiantar, MISTAR.ID

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen memicu beragam tanggapan dari pelaku ekonomi dan akademisi.

Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial sekaligus dilematis bagi perekonomian di daerah, termasuk wilayah Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

Akademisi dari Universitas Simalungun (USI), Raja Mangaratua Nainggolan, mengungkapkan kenaikan BI Rate ini pada dasarnya bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga target inflasi, serta memperkokoh ketahanan eksternal ekonomi nasional di tengah gejolak global yang tidak menentu.

Menurut Raja, kebijakan ini bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi angin segar bagi stabilitas harga, namun di sisi lain berpotensi mengerem laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka pendek.

Raja Mangaratua menjelaskan, dampak positif yang paling utama dari kenaikan suku bunga ini adalah terjaganya stabilitas Rupiah dan tertahannya arus keluar modal (capital outflow). Hal ini sangat krusial untuk menekan laju inflasi agar tidak semakin melambung.

"Stabilitas ini sangat penting bagi daerah pusat perdagangan seperti Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Kedua wilayah ini masih banyak bergantung pada pasokan barang dari luar daerah," ujar Raja kepada Mistar, Sabtu (23/5/2026).

Ia menambahkan, jika inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan ini, maka daya beli masyarakat dalam jangka menengah akan lebih terjaga dibandingkan jika harga-harga barang melonjak tanpa kontrol. Selain itu, tingkat suku bunga yang lebih tinggi juga diproyeksikan mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan di bank karena daya tarik bunga simpanan yang lebih kompetitif.

Dampak Jangka Pendek: Konsumsi Rumah Tangga dan Ritel Melambat

Namun, dari sisi pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter ketat ini cenderung membawa dampak negatif dalam jangka pendek. Sektor perdagangan, UMKM, konstruksi, dan konsumsi rumah tangga diprediksi akan mengalami perlambatan karena masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

Perlambatan ini patut diwaspadai mengingat konsumsi rumah tangga sejauh ini masih menjadi motor utama penggerak ekonomi di Sumatera Utara.

"Secara khusus di Pematangsiantar, imbasnya mungkin akan terlihat pada penurunan penjualan sektor ritel, kafe, usaha kuliner, hingga perdagangan grosir. Walaupun penurunannya tidak signifikan, namun tetap akan cukup terasa bagi para pelaku usaha," jelasnya lagi.

Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Simalungun, Raja menilai sektor pertanian dan perkebunan relatif akan lebih tangguh. Hal ini dikarenakan sektor tersebut ditopang oleh tingginya permintaan komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hortikultura. Meski demikian, rencana investasi baru maupun ekspansi usaha di sektor ini tetap berpotensi tertunda akibat mahalnya biaya pembiayaan atau kredit.

Lebih lanjut, Raja memaparkan sejumlah dampak negatif yang perlu diantisipasi secara nyata di lapangan, yakni:

Lonjakan Bunga Pinjaman: Kenaikan BI Rate secara otomatis akan mendongkrak suku bunga kredit, mulai dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan, hingga kredit modal usaha. Akibatnya, pelaku UMKM akan berpikir dua kali untuk mengambil kredit baru.

Pelemahan Daya Beli Sementara: Meskipun tujuannya menekan inflasi, harga kebutuhan pokok biasanya tidak langsung turun seketika, sementara biaya pinjaman sudah terlanjur mahal. Kondisi ini berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga.

Peningkatan Biaya Produksi Petani: Bagi petani dan pelaku usaha kecil di Simalungun, tingginya bunga pinjaman dapat menambah beban biaya produksi. Jika kondisi ini berlangsung lama, penyerapan tenaga kerja bisa

Secara sederhana, Raja Mangaratua Nainggolan menyimpulkan bahwa kenaikan BI Rate ini merupakan wujud trade-off atau pilihan sulit yang harus diambil pemerintah memilih antara menjaga stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.

"Dalam jangka pendek, aktivitas ekonomi daerah memang ikut melambat karena kredit menjadi lebih mahal dan masyarakat menahan belanja. Namun, kebijakan ini tetap diperlukan agar inflasi nasional tidak liar. Di wilayah Siantar-Simalungun, sektor perkebunan akan menjadi penyelamat selama harga komoditas dunia tetap stabil, sementara sektor UMKM dan perdagangan harus bersiap menghadapi fase penyesuaian ini," tuturnya. (hm20)