Medan, MISTAR.ID

Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) oleh pemerintah sempat direspons negatif oleh para pelaku pasar modal. Namun, tekanan tersebut perlahan mereda pada sesi perdagangan akhir pekan ini, Jumat (22/5/2026).

Di balik dinamika pasar tersebut, kehadiran lembaga baru ini dinilai memiliki urgensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi makro nasional.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai tujuan dari pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sangat mulia, yakni mendorong transparansi pada tata niaga barang ekspor dan memberantas praktik kecurangan perdagangan internasional.

Gunawan menjelaskan, pemerintah kerap menemukan adanya indikasi kebocoran devisa akibat praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga aktual (under invoicing).

PT DSI inilah yang nantinya diproyeksikan menjadi gerbang utama pengawasan seluruh komoditas ekspor tanah air.

"Jika melihat rencana kerjanya, pada tahap awal PT DSI akan lebih fokus pada fungsi monitoring maupun pengawasan. Saya menilai fungsi ini sangat krusial untuk memetakan secara riil jumlah barang yang keluar, serta memastikan nominal Devisa Hasil Ekspor (DHE) sepenuhnya masuk dan disimpan di bank dalam negeri," kata Gunawan.

Meskipun implementasi penuh dari PT DSI baru akan berjalan pada tahun 2027, Gunawan menganggap wajar jika saat ini para pelaku usaha dan investor masih bersikap menunggu (wait and see) detail petunjuk teknis (juknis) kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Gunawan memaparkan efek domino positif yang akan dirasakan perekonomian nasional jika PT DSI berhasil menjalankan misinya memotong praktik under invoicing.

Disimpannya seluruh DHE di perbankan domestik akan otomatis menambah pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri. Meningkatnya cadangan devisa memberikan ruang intervensi yang jauh lebih besar bagi Bank Indonesia untuk membentengi Rupiah dari guncangan global.

Otot Rupiah yang menguat terhadap Dolar AS akan membuat biaya impor bahan baku industri menjadi lebih terjangkau, menurunkan biaya produksi, dan menjauhkan Indonesia dari ancaman krisis moneter.

"Intinya, semakin banyak cadangan devisa yang berhasil diamankan, semakin besar peluang mata uang Rupiah untuk menguat. Keuntungan ekonominya sangat banyak," ucapnya.

Kendati memiliki urgensi yang tinggi, Gunawan memberikan catatan kritis bahwa mendirikan lembaga pengawas ekspor sejenis PT DSI bukan hal baru di Indonesia dan memiliki rekam jejak eksekusi yang tidak mudah di lapangan.

Pemerintah diminta untuk aktif membuka ruang dialog dengan dunia usaha agar kebijakan ini tidak tumpang tindih.

Tantangan teknis seperti potensi kontrol harga komoditas yang bersifat sentralistik, penolakan dari perusahaan importir di negara tujuan, hingga risiko kegagalan sistem harus diantisipasi sejak dini.

"Pemerintah punya tanggung jawab besar untuk memastikan eksekusi di lapangan benar-benar berjalan sesuai tujuan awal. Jangan sampai implementasinya justru macet di tengah jalan," ujar Gunawan. (hm27)