Medan, MISTAR.ID

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa orang desa tidak butuh dolar memicu polemik di tengah masyarakat.

Ucapan tersebut dinilai sebagian kalangan bertolak belakang dengan kondisi dollar yang saat ini sudah menyentuh Rp17.700 pada Selasa (19/5/2026).

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai mustahil seorang Presiden dan jajaran kabinetnya tidak memahami efek domino dari depresiasi mata uang domestik terhadap masyarakat akar rumput, termasuk di wilayah pedesaan.

Gunawan memandang komentar tersebut murni sebagai bagian dari gaya komunikasi politik Presiden untuk menenangkan publik, bukan mencerminkan ketidaktahuan fundamental ekonomi.

"Saya yakin sekali. Mustahil Presiden tak paham dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang sudah jelas berpengaruh terhadap kinerja perekonomian secara menyeluruh, termasuk masyarakat di pedesaan," kata Gunawan, Selasa (19/5/2026).

Ia memberikan contoh paling dekat dan sederhana yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak di desa maupun kota, yaitu komoditas tempe dan tahu. Bahan baku kedelai Indonesia mayoritas didatangkan melalui skema impor yang transaksinya menggunakan dolar AS.

Ketika dolar AS menguat, biaya impor kedelai otomatis membengkak. Berdasarkan hasil pantauan dan wawancara Gunawan dengan para pedagang di pasar tradisional Medan, harga jual tempe saat ini sekilas memang terlihat bertahan, namun produsen menyiasatinya dengan memotong ukuran.

"Harganya sama, tapi bobot atau isinya dikurangi. Ini artinya secara matematis tempe yang dikonsumsi masyarakat sekarang tetap dibeli dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Jadi, masyarakat desa pun sebenarnya ikut menanggung dampak kenaikan dolar AS," ucapnya.

Gunawan menambahkan bahwa di belakang Presiden ada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang tentu sangat memahami masalah fundamental ini.

Bahkan jika melacak rekam jejak digitalnya sebelum menjabat di istana, Prabowo kerap melontarkan pernyataan kritis yang menunjukkan pemahaman mendalam terkait dinamika nilai tukar terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Menariknya, Gunawan mengamati bahwa para pelaku pasar di sektor keuangan sama sekali tidak merespons atau terpengaruh oleh narasi "orang desa tak butuh dolar" tersebut. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah tetap berjalan rasional mengikuti dinamika geopolitik global.

Saat ini, rupiah masih terus berada di bawah tekanan berat akibat akumulasi sentimen eksternal dan internal, mulai dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi AS (US Treasury) 10 tahun, melonjaknya harga minyak mentah dunia, eskalasi perang di Timur Tengah, hingga adanya penurunan prospek (downgrade outlook) rating kredit Indonesia.

Terlepas dari retorika politik istana, Gunawan melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan fiskal pemerintah saat ini yang dinilai terlalu agresif dalam belanja besar-besaran sehingga memicu pelebaran defisit APBN.

"Kebijakan anggaran yang menekankan belanja secara masif dan memicu kenaikan defisit justru akan membuat Rupiah kian mudah melanjutkan tren pelemahan. Defisit anggaran memang tidak selalu buruk, namun di tengah situasi dunia yang rapuh seperti sekarang, kebijakan ini membuat ekonomi nasional sangat rentan," ujar Gunawan.

Jika pemerintah tetap bertahan dengan postur anggaran yang ekspansif tanpa mitigasi ketat, Gunawan memperingatkan bahwa perekonomian domestik akan langsung merasakan dampak negatif secara instan setiap kali tensi geopolitik di Selat Hormuz memburuk. (hm20)