Dairi, MISTAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mengklaim keterbatasan kapasitas fiskal tidak menjadi hambatan agar tetap menjalankan program pembangunan di daerah.

Di tengah penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah berupaya menyelaraskan kebijakan anggaran dengan program-program prioritas nasional.

"Menurut laporan Kaban BKAD Dairi, Rahmat Syah Munthe, serta sesuai hasil pemaparan Kemendagri di Medan pada Selasa (14/7/2026) terkait kebijakan penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD), Pemkab berupaya adaptif untuk membuktikan keterbatasan fiskal bukan hambatan," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dairi, Rahmat Syah Munthe, via WhatsApp, Jumat (17/7/2026).

Ia mengatakan, Pemkab Dairi membaca arah pergeseran anggaran pemerintah pusat dengan merancang strategi lokal yang menyinergikan penyesuaian TKD terhadap agenda prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurutnya, saat ini di Dairi telah beroperasi 35 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan program MBG kepada lebih dari 80 ribu penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 133 unit gerai Koperasi Desa Merah Putih telah selesai dibangun, termasuk yang didukung melalui pemanfaatan lahan aset milik Pemkab Dairi.

Di sisi lain, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI tertanggal 16 April 2026, Dairi menjadi salah satu daerah dengan pembangunan Sekolah Rakyat. Estimasi nilai proyek mencapai Rp150 miliar hingga Rp250 miliar.

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen agar Dairi menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, Pemkab Dairi juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp879 juta untuk penyiapan lokasi, serta pemenuhan readiness criteria dan persyaratan lain yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah jeli mencari celah menjaga perputaran ekonomi daerah tetap stabil, bahkan saat dana transfer dari pusat mengalami fluktuasi.

Meski memiliki kapasitas fiskal yang terbatas, Pemkab Dairi juga mencatatkan kinerja positif dalam realisasi anggaran.

Pada Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/7/2026), Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, memaparkan bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Dairi per 10 Juli 2026 mencapai 39,18 persen.

Capaian tersebut menempatkan Dairi di peringkat keempat dari 33 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus berada di atas rata-rata realisasi Sumut sebesar 31,23 persen maupun rata-rata nasional sebesar 35,04 persen.

Selain itu, Kabupaten Dairi juga masuk dalam tujuh besar kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan realisasi pendapatan daerah di atas 51 persen. Percepatan realisasi belanja tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026, Kabupaten Dairi juga memperoleh sejumlah proyek infrastruktur, yakni pembangunan drainase di ruas Tanjung Beringin–PLTA Renun–Pangiringan sepanjang 250 meter serta peningkatan ruas jalan provinsi Sumbul Pegagan–Tiga Baru–Sumbul Jehe sepanjang 3 kilometer.

Sementara itu, dukungan Pemkab Dairi terhadap program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwujudkan melalui skema pendanaan bersama. Pada 2026, Pemkab Dairi menanggung pembiayaan bagi 75.936 jiwa, APBD Sumut sebanyak 20.866 jiwa, sedangkan APBN menanggung 121.650 jiwa.

Komitmen tersebut juga ditunjukkan melalui dukungan Kabupaten Dairi sebagai salah satu daerah kawasan Danau Toba yang berkontribusi dalam keberhasilan mengembalikan status Green Card bagi Kaldera Toba UNESCO Global Geopark. (hm20)