Bali, MISTAR.ID – Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kembali disuarakan sejumlah tokoh masyarakat Pulau Dewata. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto merealisasikan janji yang pernah disampaikan sebelum menjabat sebagai kepala negara.

Aspirasi tersebut disampaikan langsung ke Kantor Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, oleh para penglingsir puri yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), tokoh masyarakat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, serta perwakilan raja dan sultan dari berbagai daerah di Nusantara.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menerima rombongan tersebut dan menyatakan aspirasi itu akan segera diteruskan kepada Presiden Prabowo.

Ia juga menilai penetapan lokasi pembangunan beserta kebijakan pendukung lainnya dapat dikaji secara cepat, tepat, dan transparan demi mendorong kesejahteraan masyarakat Bali.

"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," kata Dudung dalam keterangan resminya, Jumat (17/7/2026), dilansir dari detikcom.

Dalam keterangan resminya, P3SB menyampaikan, janji tersebut pertama kali disampaikan Prabowo pada 13 Februari 2024. Lalu setelah Prabowo menjadi Presiden, komitmen yang sama disampaikan pada 3 November 2024.

"Komitmen tersebut disampaikan secara langsung kepada Para Penglingsir Bali pada 13 Februari 2024 sebelum beliau menjadi presiden maupun kepada publik melalui media pada 3 November 2024 setelah beliau menjadi Presiden Republik Indonesia," tulis pernyataan resmi P3SB.

Komitmen tersebut diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, yang menetapkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan beserta pembangunan jalan tol penghubung Bali Selatan-Bali Utara.

"Dengan demikian pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah menjadi kebijakan resmi negara yang patut segera dilaksanakan. Mengingat bahwa pembangunan bandara tersebut telah dinantikan oleh masyarakat Bali selama lebih dari 10 tahun," tulis pernyataan P3SB lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali Ida Cokorda Gde Putra Nindia menyampaikan kehadiran dirinya dan tokoh masyarakat Bali di KSP untuk meminta komitmen pemerintah mewujudkan pemerataan ekonomi di Pulau Dewata. Saat ini pusat ekonomi di Bali masih bertumpu di wilayah selatan.

"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung Raja dan Sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Saat ini, pusat ekonomi dan infrastruktur masih bertumpu di selatan, sehingga generasi muda di utara terpaksa merantau dan membuat wilayah selatan semakin padat," ujar Ida.

Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Mapparessa menambahkan keterlibatan para raja dan sultan se-Nusantara adalah bentuk dukungan nyata dari lembaga adat. Kehadiran mereka bertujuan membantu pemerintah menjaga keseimbangan antara kemajuan infrastruktur fisik dan kelestarian budaya lokal. Dalam audiensi bersama KSP, para tokoh adat dan masyarakat memaparkan beberapa poin penting terkait konsep pembangunan bandara.

Bandara diusulkan dibangun di lepas pantai wilayah Kubutambahan untuk menghindari penggusuran pemukiman warga serta menjaga kesucian situs-situs adat dan pura di daratan Bali. Selain itu, proyek strategis ini dipastikan tidak akan membebani keuangan negara karena seluruh pendanaan dan investasi berasal dari sektor swasta. (detik)