Jakarta, MISTAR.ID
Kebijakan carbon border adjusment (CBAM) atau pengenaan tarif barang impor yang tinggi emisi karbon dikabarkan akan segera diterapkan oleh Australia. CBAM yang diterapkan Uni Eropa akan berlaku pada 2026 dan fokus pada 6 komoditas yakni semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, hidrogen dan listrik sebagai salah satu langkah dekarbonisasi Eropa.
Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Lilik Unggul Raharjo mengatakan, CBAM akan diberlakukan kepada importir melalui sistem seritifikasi. Kebijakan ini memicu peningkatan ongkos jika produk ekspor ke Eropa tak sesuai standar emisi di benua tersebut.
“Saat ini memang tidak ada ekspor ke Eropa dari pabrik semen kita, tetapi once ini diberlakukan Eropa biasanya nanti negara-negara lain seperti Australia dan lainnya akan juga menerapkan dan itu yang jadi concern kita,” ujarnya dikutip, Selasa (4/6/24).
Australia menjadi salah satu negara tujuan ekspor semen RI selain Bangladesh dan China. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor semen ke Australia sebesar US$18,17 juta pada triwulan I/2024 atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya US$16,80 juta. Namun, belum lama ini, Lilik mendapatkan informasi dari Australia yang disebut akan menerapkan kebijakan pembatasan karbon pada produk yang diimpor, serupa kebijakan CBAM.
Baca Juga :Â September, Ekspor Impor di Sumut Turun
Penerapan regulasi ini guna meringankan beban kebocoran karbon yang biasa terjadi ketika industri memindahkan produksi yang menghasilkan polusi ke negara lain dengan kebijakan iklim yang tidak terlalu ketat.
“Australia ini baru introduce bahwa kalau kebijakan mereka ini istilahnya carbon leakage, jadi jangan sampai standar [karbon]-nya mereka itu dilampaui oleh ekspor yang sekarang kita kirim,” tuturnya.
Di samping itu, Lilik juga tengah mewaspadai penerapan kebijakan serupa di negara-negara lainnya, termasuk Amerika. Pasalnya, produsen semen RI tengah berencana untuk memperluas pasar ekspor ke wilayah tersebut pada awal 2025.
“Belum tahu mereka mekanisme nya seperti CBAM atau hanya patokan CO2, kalau lebih maka gap nya harus bayar, Amerika memang belum cuma kita harus prepare,” pungkasnya. (bc/hm24)
