Oleh: Anwar Suheri

Ketika nilai tukar rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni 2026, yang pertama kali terlintas bukan soal cadangan devisa atau neraca pembayaran. Yang terlintas adalah orang-orang yang hidupnya langsung berubah — bukan karena keputusan mereka sendiri, melainkan karena keputusan pasar yang sama sekali di luar jangkauan mereka.

Bagi Indonesia, dolar adalah jangkar yang menentukan harga hampir semua yang kita butuhkan: bahan baku industri, gandum, kedelai, komponen elektronik. Ketika rupiah melemah, semuanya ikut naik. Dan seperti biasa, mereka yang paling sedikit punya bantalan adalah yang pertama merasakan benturannya.

Memang ada yang diuntungkan. Eksportir kelapa sawit, batu bara, dan nikel mendadak lebih kaya dalam hitungan rupiah. Tapi keuntungan yang mengalir ke segelintir pelaku usaha besar itu tidak sebanding dengan tekanan yang ditanggung jutaan keluarga.

Konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung ekonomi nasional. Begitu daya beli rakyat tergerus, pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat. Depresiasi rupiah bukan berkah — ia hanya terasa seperti berkah bagi yang sudah punya cukup modal untuk berlindung.

Simalakama Energi dan Beban Fiskal Negara

Titik paling rapuh ada di sektor energi. Indonesia sudah lama menjadi negara net importer minyak, dan harga minyak dunia dibayar dalam dolar. Ketika rupiah melemah bersamaan dengan naiknya harga minyak global, tekanan terhadap APBN menjadi berlipat ganda.

Pemerintah selalu berada dalam posisi yang tidak nyaman: dua pilihan tersedia, tapi keduanya menyakitkan. Menambah subsidi berarti anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah ikut dikerat. Membiarkan harga BBM mengikuti pasar berarti inflasi langsung menghantam kelompok menengah ke bawah.

Maka lahirlah jalan tengah yang selalu terasa setengah-setengah: pembatasan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah wacana melarang kendaraan bermesin di atas kapasitas tertentu menggunakan Pertalite. Logikanya bisa dipahami — tapi ada yang tidak klop.

Kapasitas mesin tidak otomatis mencerminkan kondisi ekonomi pemiliknya. Banyak keluarga kelas menengah membeli MPV bekas 1.500 cc bukan karena ingin bergaya, melainkan karena itu pilihan paling rasional untuk bekerja dan mengantar anak sekolah.

Kebijakan yang menggunakan cc mesin sebagai filter sosial berisiko menjadi "pukat harimau": menjaring semua orang tanpa memahami realitas di balik roda kemudi.

Mayoritas pengemudi taksi online menggunakan kendaraan 1.500 cc karena efisien untuk kerja seharian. Jika dipaksa beralih ke BBM nonsubsidi, biaya operasional langsung naik.

Jika tarif tidak ikut naik, pendapatan merosot. Jika tarif dinaikkan, transportasi makin tidak terjangkau bagi kelas pekerja yang juga sedang terhimpit. Tidak ada jalan keluar yang tidak menyakitkan salah satu pihak.

Lebih jauh, angkot, bus, dan truk logistik adalah roda-roda gigi tak terlihat yang menjaga mesin ekonomi nasional tetap bergerak. Ketika akses solar bersubsidi terganggu, biaya distribusi pangan naik — dan inflasi di pasar tradisional mengikuti tidak lama kemudian.

Di sektor laut, kondisinya lebih rapuh. Nelayan tradisional — yang hampir seluruhnya laki-laki, mengingat melaut adalah pekerjaan fisik berat yang secara kultural didominasi kaum pria — menghadapi tekanan berlapis. Solar bisa menyumbang 60 hingga 70 persen biaya operasional melaut.

Untuk mendapatkan solar bersubsidi yang menjadi hak mereka pun, banyak nelayan harus melewati birokrasi yang tidak ramah: formulir berlapis, persyaratan yang sulit dipenuhi, antrian panjang di SPDN yang jumlahnya terbatas. Banyak yang akhirnya menyerah dan membeli solar eceran dengan harga jauh lebih tinggi.

Saat hasil tangkapan minim, kerugian tidak terhindarkan. Karena butuh modal cepat, mereka terpaksa meminjam dari tengkulak — dan dari situlah mereka kehilangan posisi tawar atas harga ikan yang mereka tangkap sendiri. Negara maritim yang kaya laut, tapi nelayannya tetap miskin.

Ilusi Subsidi dan Data yang Kacau

Ada ironi yang hampir terasa absurd. Pertamax secara regulasi adalah BBM nonsubsidi. Tapi dalam praktiknya, pemerintah menahan harga jualnya agar tidak melonjak — dan untuk itu, negara memberi kompensasi kepada Pertamina. Istilahnya bukan "subsidi langsung", tapi sumber pembiayaannya tetap dari APBN, dari pajak rakyat.

Paradoks kebijakan energi Indonesia persis ada di sini: ketika pengguna memilih Pertalite, mereka mengurangi kuota untuk kelompok rentan. Tapi ketika beralih ke Pertamax, negara tetap harus mengeluarkan kompensasi fiskal. Jalan keluarnya seperti berputar di tempat.

Persoalan ini semakin rumit karena data kepemilikan kendaraan nasional masih kacau. Ada kontradiksi yang mencolok: menjual tanah mewajibkan akta notaris dan validasi berlapis, tapi kendaraan senilai ratusan juta bisa berpindah tangan hanya dengan kuitansi sederhana. Balik nama mahal, prosesnya berbelit, dan sering diabaikan.

Hasilnya bisa ditebak: praktik pinjam nama dan kendaraan "gantung nama" tumbuh subur. Kendaraan mewah tercatat atas nama orang lain.

Sementara warga kelas menengah bawah yang sudah lama menjual kendaraannya masih ditagih pajak progresif karena namanya belum dilepas. Sistem subsidi berbasis data kendaraan pun gagal bahkan sebelum benar-benar dijalankan.

Ke Mana Negara Berpihak?

Solusi jangka panjang tidak cukup hanya dengan memperketat akses BBM bersubsidi. Tiga pembenahan mendasar perlu segera dilakukan: sistem registrasi kendaraan harus diintegrasikan secara digital sehingga setiap perpindahan kepemilikan langsung terhubung dengan data perpajakan; tarif Bea Balik Nama perlu diturunkan drastis agar transaksi resmi menjadi pilihan yang masuk akal; dan seluruh basis data nasional harus diintegrasikan dalam satu sistem berbasis NIK, sehingga subsidi langsung menyasar individu yang benar-benar berhak — bukan ditempelkan pada jenis barang.

Pada saat yang sama, perlindungan energi harus diperkuat justru untuk sektor yang menopang kehidupan publik: angkutan umum, distribusi pangan, dan nelayan tradisional. Distribusi solar bersubsidi untuk nelayan kecil perlu dikelola lewat koperasi yang transparan, jauh dari jangkauan mafia distribusi dan tengkulak.

Kita terlalu sering melihat negara bergerak cepat menertibkan kelompok kecil, tapi lamban menutup celah yang dimanfaatkan pihak yang lebih kuat. Sengkarut subsidi BBM, kekacauan data kendaraan, nestapa nelayan, mahalnya distribusi pangan — semuanya menunjukkan bahwa masalah terbesar kita bukan keterbatasan anggaran, melainkan keberanian untuk berbenah secara menyeluruh.

Di luar sana, ada sopir yang menghitung margin tipis sebelum menyalakan mesin. Ada nelayan yang menimbang harga solar sebelum memutuskan apakah hari ini layak untuk melaut. Mereka tidak butuh kebijakan yang terdengar heroik di podium. Mereka butuh sistem yang bekerja — jujur, tepat sasaran, dan berpihak pada yang lemah.

Sebab negara tidak dibangun hanya untuk menyeimbangkan neraca fiskal. Negara hadir untuk memastikan bahwa ketika krisis datang, yang paling lemah tidak menjadi korban pertama. (*)