Oleh: Rika Suartiningsih
Pepatah “Seperti kacang lupa kulitnya”, akhir akhir ini ramai menjadi perbincangan. Ramai bukan karena pepatah ini sedang disematkan terhadap artis Indonesia yang kariernya melejit bernama Andre Taulani sang komandan “lapor, Pak”. Hubungannya dengan Ndang sang mantan gitaris Stinki memang sedang menghangat dengan tudingan itu.
Tapi yang tidak kalah rame adalah gemuruh hawa Pemilihan Presiden 2024 kali ini. Ya, hashtag kacang lupa kulitnya rame berseliwiran menyapa setiap platform dunia maya. Baik itu facebook, di instagram, grub WA, twiter dan lainnya.
Bukan hanya sekedar dulu kawan sekarang lawan, tetapi lebih dari itu. Ini menyangkut hutang budi eh lebih tepatnya hutang politik. Salah satunya sebut saja adalah Anies Baswedan. Dialog-dialog yang kian panas sengit terlebih saat debat kandidat mencuat seolah menambah bumbu penyedap ghibah.
Baca juga:SEMMI Ingatkan Pemilu Netral dan Hindari Politik Uang
Prabowo dalam debat bahkan dengan gamblang mengungkapkan masa lalu bagaimana ia mendukung Anies Baswedan dalam pertarungan Gubernur DKI. Bumbu penyedap rasa pun bertambah semakin gurih untuk dikunya-kunya oleh audience.
Dalam pertarungan Gubernur DKI memang keberadaan Anies Baswedan sebagai kandidat kala itu harus diakui bahwa partai Gerinda memiliki peran penting sebagai partai pengusung. Dan tentunya ditambah dengan partai partai lainnya. Anies yang konon diakuinya tak memiliki dana kampanye bersanding dengan pengusaha kaya bernama Sandiaga Uno. Keberuntungan berpihak pada mereka hingga menang dalam pertarungan.
Lantas apakah keberhasilan semua ini murni hanya dikarenakan dukungan dari partai semata? Tentu saja tidak, ada faktor lain yang mendukung diantaranya adalah personal ability sang kandidat itu sendiri. Apa mungkin seseorang itu didukung jika personal ability-nya ternyata buruk. Dengan kata lain tak laku untuk dijual kepada khalayak. Karena sistem demokrasi kita adalah sistem dimana seseorang dipilih oleh masyarakat berdasarkan pilihan terbanyak. Dan faktanya, pencalonan kandidat untuk menjadi pejabat daerah ataupun pejabat negara juga berdasarkan elektabilitas dari hasil survei.
