Toba, MISTAR ID
Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia. Penetapan ini sangat berdampak untuk mewujudkan pariwisata Toba menjadi sektor andalan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, semua meninabobokkan pemerintah daerah dan masyarakatnya, hingga sulit menentukan arah tujuan pariwisata di Toba.
Patrick Lumbanraja, sebelumnya menjadi Fasilitator Tata Kelola Destinasi KSPN Danau Toba dan sekarang dikenal DPSP menyebut, kabupaten tidak begitu menyambut perhatian pemerintah pusat. Seharusnya, gelontoran anggaran dari pusat untuk even-even harus lebih optimal lagi dilakukan pemerintah Toba, tidak sekadar memanfaatkan yang diberikan pusat agar setiap perhatian yang diberikan yang membuat iri daerah lain bisa terbuktikan melalui keseriusan Pemkab Toba.
Tak bisa dipungkiri, perhatian pemerintah pusat khususnya Kemenkomarves dan Kemenparekraf dari tujuh kabupaten di Danau Toba, bisa dikatakan Kabupaten Toba yang menjadi perhatian spesial. Alhasil, anggaran demi anggaran, terhitung miliaran rupiah untuk pembangunan dikucurkan dari pusat untuk mendongkrak kemajuan pariwisatanya, sampai BUMN juga berperan aktif.
Bukan sekadar pembenahan infrastruktur yang dibenahi pemerintah pusat, Kabupaten Toba juga dijadikan pusat otorita yang disebut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Sibisa, Kecamatan Ajibata serta mempromosikan kabupaten ini melalui even-even internasional yang langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Perlakuan khusus tersebut menjadikan Toba dari yang tidak apa-apa, sekarang menjadi dikenal seantero dunia. Seluruh mata mulai melirik dan bertanya pariwisata apa yang ada di Kabupaten Toba dan apa kelebihannya dari 6 kabupaten sekawasan Danau Toba, sehingga kerap dikunjungi dan menjadi pusat perhatian pimpinan-pimpinan pemerintah pusat dan dijadikan tuan rumah event internasional F1H2O dengan kontrak 5 tahun,” ujar Patrick.
Baca Juga :Â Ahli Geologi Ungkap Fakta Air Danau Toba Naik Hingga 2 Meter Tiap Tahun
Dikatakannya, perhatian yang begitu serius dari pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Toba (Pemkab Toba). Alih-alih untuk percepatan pembangunan spot-spot wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dikebut, di sekitaran bibir pantai Danau Toba malah merusak keindahan pantai tersebut.
Dalam situasi terkejut dengan anggaran yang begitu besar untuk percepatan tujuan pariwisatanya, dilakukanlah pembangunan yang tidak mengutamakan kualitas. Disbudpar Toba melakukan pembangunan dengan dasar kuantitas, diibaratkan dapat terlihat sejumlah pembangunan sudah dilaksanakan untuk pendukung pengembangan pariwisata tanpa kajian yang matang.
“Sehingga sangat disayangkan, banyak bangunan-bangunan dari Disbudpar Toba di pinggiran Danau Toba menjadi rusak dan terlantar karena sehabis dibangun selain perencanaan yang tidak matang dan dibangun asal jadi, dibiarkan tanpa mendapat perawatan seperti bangunan pantai di Kecamatan Laguboti, Porsea, Desa wisata Meat dan lainnya, juga bangunan kamar mandi dari BUMN saat ini tidak berfungsi,” terangnya.
Belum lagi permasalahan lahan yang terjadi antara Pemkab Toba, saling klaim kepemilikan lahan, hingga harus menempuh jalur hukum, sehingga pembangunan sarana pendukung pengembangan pariwisata menjadi terkendala. Alahasil, persoalan pariwisata di Toba menjadi benang kusut yang sulit untuk diluruskan dalam waktu yang singkat.
