Pariwisata Toba Hilang Arah Ketika Perhatian Pemerintah Pusat Sepenuhnya

Baca Juga : BPODT Akui Berupaya Majukan Pariwisata Danau Toba dan Atasi Kartu Kuning UNESCO

Ditambah lagi kekusutan setelah kritikan dari Deputi Kemenkomarves, sehingga tercetus evaluasi pemindahan tuan rumah event F1H2O, menambah catatan panjang segudang kendala untuk memajukan industri pariwisata yang mampu bersaing dengan Bali seperti yang sering dikatakan Bupati Toba, Poltak Sitorus kepada masyarakat dalam mewujudkan tiga program beliau, pariwisata, pertanian dan pendidikan.

“Jangankan menyetarakan dengan pariwisata Bali, untuk setara dengan Kabupaten Samosir saja, pariwisata Kabupaten Toba sudah sangat sulit berkembang, bisa jadi membutuhkan waktu puluhan tahun atau bisa jadi ratusan tahun, jika melirik keseriusan Pemkab Toba khususnya Disbudparnya dalam mengedukasi masyarakat untuk sadar wisata,” ucap Patrick.

Meski begitu, Patrick meminta pemerintah dan masyarakat Toba jangan langsung mengambil segi negatif apa yang disampaikan Pak Odo. Menurutnya, kritikan yang disampaikan tersebut jadikan cambuk untuk introspeksi dalam mewujudkan pariwisata Toba semakin berkelas hingga mencapai pariwisata berkelas dunia.

Perlu diingat Kabupaten Toba pernah sukses menjalankan event Karnaval Pesona Danau Toba (KPDT) yang merupakan agenda tahunan sejak tahun 2017 hingga terakhir tahun 2019 setiap tahunnya.

“Tetapi sayang, KPDT yang sangat berpotensi tinggi mempromosikan budaya Batak dan pariwisatanya, khususnya untuk Kabupaten Toba tidak dilanjutkan yang dianggap oleh Pemkab Toba membebani APBD karena anggaran untuk event tersebut sebesar Rp350 juta. Sementara untuk anggaran betonisasi pinggiran Pantai dianggarkan miliaran rupiah dengan kualitas yang sangat minim sehingga tidak berdampak untuk memajukan pariwisata serta peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata,” sebutnya.

Baca Juga : Tiket Offline Side Festival F1H2O Danau Toba 2024 Habis Terjual

Berbagai asumsi bermunculan, benarkah Pemerintah Kabupaten Toba (Pemkab Toba), khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toba (Disbudpar Toba) serius untuk menjadikan daerahnya menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang sesungguhnya dalam menyambut perhatian pemerintah pusat yang begitu istimewa? Jangan setelah pemerintah pusat mengalihkan perhatiannya ke kabupaten lain, penyesalan terjadi sebab sesal kemudian tiada artinya.

“Kabupaten Toba masih memiliki harapan untuk peningkatan pariwisatanya dan memanfaatkan perhatian khusus pemerintah pusat kepada pemimpin Kabupaten Toba yang akan datang, setelah Pilkada 2024 siapapun yang jadi pemenang sebagai Bupati dan Wakil Bupati menyadari dan memanfaatkan dalam mengembangkan setiap sudut sekecil apapun yang berpotensi memajukan industri pariwisata sehingga terwujud DPSP sesungguhnya,” harap Patrick.