Toba, MISTAR.ID
Kepala Divisi Komunikasi Publik, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Nelson Lumbantoruan mengaku keberadaan badan ini di Kawasan Danau Toba untuk mengembangkan pariwisata telah semaksimal mungkin diupayakan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur dan kegiatan – kegiatan atau event kebudayaan terlebih mengatasi kartu kuning yang diberikan UNESCO.
Menurut dia, BPODT yang bertugas untuk melakukan percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi di kawasan Danau Toba. Dalam melaksanakan tugasnya, BPODT berkoordinasi dengan pemerintah daerah se- Kawasan Danau Toba, satuan kerja dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.49 Tahun 2016.
Selain itu, merupakan badan layanan umum yg melakukan perencanaan, pengembangan dan manajemen di Sibisa yang disebut The Caldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, seluas 386,7 hektar, sebagai pusat mempromosikan pariwisata di Kawasan Danau Toba.
Baca juga:Â Bahas Kartu Kuning, BPODT Kumpulkan Pemkab se-Danau Toba dan BPTC-UGG
Beberapa dukungan yang telah dilakukan antara lain, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pengembangan akses jalan menuju destinasi wisata, berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (ASDP) terkait pengembangan pelabuhan, berkoordinasi dalam pengembangan Geopark.
“Seperti, menyusun masterplan Desa Tipang, Kabupaten Humbang Hasundutan, masterplan Pulau Sibandang, Kabupaten Tapanuli Utara, masterplan Nommensen Sigumpar, Kabupaten Toba serta program bank sampah desa Sigapiton, Kabupaten Toba,” terang Nelson pada Rabu (13/3/24).
Ditambahkan Nelson, upaya peningkatan SDM segi kepariwisataan dengan mengirimkan pemuda – pemudi Danau Toba untuk belajar ke Bali dan Bandung, pelatihan UMKM, pelatihan kuliner, Â kerjasama pelatihan dengan HKBP, pelatihan bahasa Inggris, kemudian pendampingan 12 UMKM melalui pelatihan program Upgrade Desain dan Kemasan Terkini (Gradasi) dan Promosi Gerak Bersama Ekonomi Kreatif (Progresif).
“Selanjutnya, dilakukan juga pendukungan terhadap event-event daerah termasuk event budaya, misalnya membuat story telling, melakukan rekaman musik tradisional Batak, dan lainnya,” ujarnya.
Baca juga:Â Langkah-langkah BPODT Agar Danau Toba Keluar dari Status Kartu Kuning
Perihal Kartu Kuning yg diberikan UNESCO ke Geopark Kaldera Toba, sebenarnya ditujukan kepada lembaga yang khusus mengurus itu yakni, Badan Pengelola Toba Caldera Global Geopark (BPTCUGGP) di mana dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara, diketuai oleh Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Sumatera Utara ( Ex Officio).
Untuk menyikapi berita Kartu Kuning tersebut, tahun 2023 lalu BPODT mengundang seluruh Pemerintahan Daerah (Pemda) se- kawasan Danau Toba, bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumatera Utara demikian juga BPTCUGGP untuk membahas kartu kuning tersebut.
“Dalam pertemuan tersebut, semua peserta sepakat agar kartu kuning dapat diatasi dan kembali menjadi kartu hijau. Tahun 2024 ini, BPODT akan kembali mengundang Pemda se- kawasan Danau Toba dan Disbudpar Provsu dan BPTCUGGP membahas perkembangan dan kemajuan  Geopark Kaldera Toba,” pungkas Nelson. (nimrot/hm17)
