Deli Serdang, MISTAR.ID
Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diduga dipaksa diikuti oleh desa se Kabupaten Deli Serdang menuai keresahan para kepala desa (Kades).
Sebab, selain diberitahu secara mendadak dengan anggaran belasan juta juga surat edaran yang diterima para kepala desa hanya melalui WhatsApp.
Jika menolak hadir maka diancam bakal diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Baca juga :Â Kades se-Deli Serdang Mengaku Dipaksa Ikut Bimtek Berbiaya Rp12 Juta
“Bagaimana kami mempertanggungjawabkan biaya bimtek yang tidak sedikit jumlah ini, jika kelak timbul masalah hukum. Sebab surat pemberitahuan kepada kami hanya melalui whatsApp (WA),” jelas sejumlah Kades, Selasa (5/9/23).
Sementara itu, lanjut Kades lainnya, menindaklanjuti pesan tersebut dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada perangkat desa yang akan mengikuti bimtek berikut dengan transaksi anggarannya.
Parahnya lagi, sebut mereka, karena pemberitahuannya dilakukan secara mendadak dan harus diikuti maka anggaran bimtek tidak pernah ditampung dalam Musyawarah Desa (MusDes) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya.
