Wednesday, November 18, 2026
SUMUT

Stok Foto Gibran Menumpuk di Lubuk Pakam, Pedagang Bingkai Menunggu Foto Resmi Wakil Presiden Baru

Mistar.idRabu, 18 November 2026 pukul 13.27 WIB
stok_foto_gibran_menumpuk_di_lubuk_pakam_pedagang_bingkai_menunggu_foto_resmi_wakil_presiden_baru_

Pedagang bingkai foto di Lubuk Pakam menunjukkan stok foto Gibran Rakabuming Raka yang hingga kini belum terjual. (Foto: Sembiring/MISTAR.ID)

Deli Serdang, MISTAR.ID (18/11/2026) - Puluhan lembar foto Gibran Rakabuming Raka masih tersimpan di salah satu toko bingkai foto di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Foto-foto yang sebelumnya banyak dicari untuk kebutuhan kantor dan sekolah itu kini sepi peminat.

Salah seorang pedagang bingkai, Abdullah, 60 tahun, mengaku masih memiliki puluhan lembar foto Gibran yang belum terjual. Ia memperkirakan nilai stok tersebut mencapai sekitar Rp3.000.000.

Abdullah mengatakan, foto Gibran masih dipajang karena belum tersedia foto pengganti untuk dipasangkan dengan foto Presiden Prabowo Subianto.

Namun, belakangan ini tidak ada lagi pembeli yang datang mencari foto tersebut.

Kalau ada gantinya ya lebih laku lagi biasanya, ujar Abdullah saat ditemui, Lubuk Pakam, Rabu (18/11/2026).

Sepinya peminat foto Gibran tidak terlepas dari dinamika politik di tingkat nasional.

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11/2026). Surat itu disampaikan setelah Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Hingga berita ini ditulis, kursi Wakil Presiden masih kosong. Majelis Permusyawaratan Rakyat masih harus memproses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai mekanisme ketatanegaraan.

Artinya, belum ada wakil presiden baru yang ditetapkan, dan belum ada foto resmi wakil presiden baru yang dirilis Kementerian Sekretariat Negara.

Karena itu, pedagang bingkai seperti Abdullah berada dalam posisi menunggu. Foto Gibran tidak lagi diburu, tetapi foto penggantinya juga belum ada.

Kondisi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Pasar Baru, Jakarta Pusat, pedagang bingkai bernama Mukri, 63 tahun, mengaku masih menyimpan sekitar 200 set foto Gibran yang belum terjual, dengan perkiraan nilai sekitar Rp5.000.000.

Di Jatinegara, Jakarta Timur, pedagang bingkai juga masih memajang foto Gibran berdampingan dengan foto Presiden Prabowo, sambil menunggu kepastian penggantinya.

Menurut Abdullah, dirinya sudah menjalankan usaha bingkai foto sejak tahun 2000. Selama berdagang, foto resmi presiden dan wakil presiden menjadi salah satu produk yang biasa dicari pelanggan, terutama dari kalangan perkantoran dan sekolah.

Untuk satu set foto berbingkai, Abdullah mematok harga mulai Rp50.000 hingga Rp250.000, tergantung ukuran dan jenis bingkai.

Pembeli foto resmi presiden dan wakil presiden biasanya membeli sepaket. Foto Presiden dipasang di sebelah kiri, sedangkan foto Wakil Presiden dipasang di sebelah kanan, sejajar dan lebih rendah daripada Lambang Negara Garuda Pancasila.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 55. Dalam pasal itu diatur, jika Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar resmi Presiden dan atau Wakil Presiden, gambar resmi Presiden dan atau Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

Karena pembeli biasanya membeli sepaket, foto Presiden tanpa foto Wakil Presiden terasa kurang lengkap. Akibatnya, pembeli menunda pembelian hingga ada foto resmi wakil presiden yang baru.

Meski masih menyimpan stok yang belum terjual, Abdullah menganggap kondisi tersebut sebagai risiko dalam menjalankan usaha perdagangan.

Stok senilai Rp3.000.000 itu belum tentu menjadi kerugian yang sudah pasti. Stok itu baru menjadi kerugian apabila foto tersebut benar-benar tidak terjual sama sekali.

Sebagian bingkai masih dapat digunakan kembali. Jika foto resmi wakil presiden baru sudah dirilis, Abdullah hanya perlu mencetak foto baru dan memasangkannya ke dalam bingkai yang sudah ada.

Yang menjadi kerugian pedagang adalah modal yang tertahan dalam bentuk stok foto Gibran yang belum terjual, serta waktu tunggu yang tidak pasti hingga ada wakil presiden baru.

Abdullah berharap segera ada kepastian mengenai pengganti Wakil Presiden sehingga foto resmi pasangan presiden dan wakil presiden yang baru dapat kembali menjadi produk yang diminati pembeli.

Bagi Abdullah, pergantian foto pejabat negara bukan sekadar perubahan pajangan, tetapi juga berpengaruh terhadap perputaran dagangan yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilannya.

“Pedagang foto hanya mengikuti perkembangan. Kalau sudah ada penggantinya, biasanya lebih laku lagi,” ujar Mukri, pedagang bingkai di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Pernyataan itu menggambarkan pola yang sama di Lubuk Pakam. Penjualan foto resmi presiden dan wakil presiden biasanya ramai pada momen pergantian kepemimpinan, terutama setelah ada pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru.

Sementara itu, sejumlah pemerintah daerah mengimbau instansi agar tidak terburu-buru menurunkan atau mengganti foto resmi Wakil Presiden yang masih terpasang di kantor maupun ruang kerja sebelum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, misalnya, mengimbau seluruh perangkat daerah dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar tetap mempertahankan pemasangan foto resmi Presiden Prabowo Subianto dan foto Wakil Presiden yang masih terpasang hingga ada arahan atau ketentuan resmi dari pemerintah pusat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar juga mengimbau seluruh sekolah jenjang SD dan SMP agar tidak terburu-buru menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpasang di ruang kelas maupun kantor sekolah, sebelum ada surat edaran atau petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Imbauan itu penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban administrasi pemerintahan. (hm02)