Thursday, June 18, 2026
home_banner_first
SUMUT

Rapidin Simbolon Soroti Program MBG, Sebut Harus Tepat Sasaran dan Bebas Korupsi

Mistar.idKamis, 18 Juni 2026 13.58
EH
PS
rapidin_simbolon_soroti_program_mbg_sebut_harus_tepat_sasaran_dan_bebas_korupsi

Anggota DPR RI komisi XIII Rapidin Simbolon saat menyampaikan materi Pembinaan Ideologi Pancasila di Samosir. (Foto: Pangihutan/Mistar)

news_banner

Samosir, MISTAR.ID

Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menyoroti pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Program MBG harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak menjadi celah terjadinya praktik korupsi.

Hal itu disampaikannya saat kegiatan Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Hotel Grand Dainang, Jalan Aek Rangat, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (18/6/2026).

Dalam pemaparannya, Rapidin menegaskan seluruh program pemerintah, termasuk MBG, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, sehingga pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari tujuan awal.

"Program Makanan Bergizi Gratis seharusnya benar-benar memberikan manfaat kepada anak-anak. Jangan sampai yang menikmati justru pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaannya," ujar Rapidin.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pengawasan yang lemah, kata dia, berpotensi membuka ruang penyimpangan anggaran yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.

“Harusnya, tidak semua anak sekolah diberikan MBG, cukup untuk masyarakat yang kurang mampu,” sebutnya.

Rapidin bahkan menyebut program yang semestinya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat kehilangan esensinya apabila tidak dikelola secara profesional dan akuntabel.

"Menurut saya, Makanan Bergizi Gratis bukan lagi makanan bergizi apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Yang diharapkan bergizi adalah anak-anak, bukan pihak-pihak yang mengelola program tersebut," tuturnya.

Politisi asal Sumatera Utara (Sumut) itu juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme yang lebih tepat sasaran dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. Menurutnya, peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi faktor utama dalam memastikan anak memperoleh asupan makanan yang sehat dan bergizi.

"Yang paling tepat sasaran adalah ketika orang tua diberikan peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Dengan demikian manfaatnya benar-benar dirasakan keluarga," katanya.

Selain menyoroti MBG, Rapidin juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kelestarian kawasan Geopark Kaldera Toba sebagai warisan dunia yang memiliki nilai geologi, budaya, dan sejarah yang sangat penting.

"Geopark Kaldera Toba merupakan konsep yang memadukan warisan geologi dengan warisan budaya. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus ikut menjaga dan melestarikannya," ujar Rapidin.

Menurutnya, upaya mempertahankan status UNESCO Global Geopark tidaklah mudah. Setelah menerima kartu kuning dari UNESCO dan tujuh rekomendasi yang harus dipenuhi, berbagai pihak bekerja keras melakukan pembenahan di kawasan Danau Toba.

"Hasilnya, pada 7 September 2025 UNESCO kembali mengukuhkan Kaldera Toba sebagai anggota UNESCO Global Geopark. Ini menjadi bukti bahwa kerja sama seluruh pihak membuahkan hasil," katanya.

Sementara itu, Galuh Ibrahim dalam sambutannya mengaku terkesan dengan keindahan alam Kabupaten Samosir yang untuk pertama kalinya ia kunjungi sebagai perwakilan BPIP.

"Samosir sangat sejuk dan memiliki Danau Toba yang indah," ujarnya.

Galuh juga menilai nilai-nilai budaya Batak seperti somba marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru merupakan wujud nyata pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, mencerminkan semangat gotong royong, saling menghormati, dan kebersamaan.

Ia mengajak seluruh kepala desa dan masyarakat membentuk Kampung Pancasila sebagai ruang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Apdesi Kabupaten Samosir, Jannes Rumah Horbo berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada pemerintah desa yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.

"Kami siap menjadi relawan Pancasila karena nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah diwariskan oleh nenek moyang kami dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari," ucapnya. (hm20)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN