Friday, June 5, 2026
home_banner_first
SUMUT

Pertanian Samosir Jalan di Tempat, DKPP Dinilai hanya Bagi-bagi Bantuan Tanpa Mencerdaskan Petani

Mistar.idJumat, 2 Januari 2026 18.41
journalist-avatar-top
PS
pertanian_samosir_jalan_di_tempat_dkpp_dinilai_hanya_bagibagi_bantuan_tanpa_mencerdaskan_petani

Tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon. (foto: pangihutan/mistar)

news_banner

Samosir, MISTAR.ID

Memasuki awal tahun 2026, kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Samosir mendapat sorotan dari tokoh masyarakat. Lembaga teknis yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan pertanian itu, dinilai gagal menjalankan fungsi strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani.

Tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon, menegaskan sepanjang tahun-tahun terakhir DKPP hanya menjalankan pola kerja berulang berupa pembagian bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pupuk, tanpa diimbangi edukasi dan pendampingan yang memadai kepada petani.

Menurut Oloan, pendekatan tersebut tidak mencerminkan pembangunan pertanian yang sesungguhnya, melainkan sekadar rutinitas menghabiskan anggaran yang minim dampak nyata di lapangan.

Ia menyebut anggaran pertanian yang setiap tahun digelontorkan tidak sebanding dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun produktivitas petani di Kabupaten Samosir.

“Petani kita tidak cukup hanya diberi bibit dan alat. Mereka butuh ilmu, pendampingan, dan arah yang jelas. Kalau ini tidak dilakukan, pertanian Samosir akan terus jalan di tempat,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Oloan menyebut minimnya edukasi teknis seperti sekolah lapang, pelatihan teknologi pertanian, manajemen usaha tani, hingga pengelolaan pascapanen menunjukkan lemahnya visi dan perencanaan DKPP.

Ia juga menyoroti banyaknya alsintan yang tidak berfungsi optimal akibat kurangnya pelatihan penggunaan dan perawatan, serta kegagalan panen akibat bibit yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi bukti pembinaan petani hanya dijalankan sebatas formalitas program, bukan sebagai proses peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Oloan juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran DKPP yang menyerap dana besar setiap tahun, namun belum mampu menjawab persoalan mendasar seperti rendahnya produktivitas dan ketidakstabilan harga hasil pertanian.

Menurutnya, DKPP cenderung memilih program aman dan normatif agar mudah dipertanggung jawabkan secara administratif, tetapi miskin inovasi dan keberanian melakukan terobosan.

“Kalau anggaran habis, laporan selesai, tapi kehidupan petani tidak berubah, itu artinya gagal. Ini bukan sekadar gagal program, tapi gagal tanggung jawab,” ucapnya.

Oloan juga mengkritik lemahnya sinergi antara DKPP dengan kelompok tani, akademisi, dan lembaga riset yang seharusnya dilibatkan untuk merumuskan kebijakan pertanian berbasis data dan kondisi lokal Samosir.

Ia menilai tanpa peta jalan atau roadmap pertanian yang jelas dari hulu ke hilir, sektor pertanian Samosir hanya akan menjadi objek proyek tahunan, bukan sektor unggulan daerah.

Menurut Oloan, stagnasi ini turut menyebabkan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian karena tidak melihat adanya masa depan yang menjanjikan. “Anak muda melihat pertanian sebagai sektor yang jalan di tempat. Tidak ada inovasi, tidak ada nilai tambah, hanya rutinitas bantuan,” katanya.

Oloan mendesak Bupati Samosir dan DPRD Kabupaten Samosir untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKPP, termasuk meninjau ulang pola penggunaan anggaran dan kualitas perencanaan program.

Ia menegaskan awal tahun 2026 seharusnya menjadi momentum koreksi total arah kebijakan pertanian, dari pendekatan berbasis bantuan menuju pembangunan kapasitas dan kemandirian petani.

Jika pola lama terus dipertahankan, kata dia, maka ketahanan pangan daerah hanya akan menjadi slogan tanpa substansi. “Pertanian tidak boleh terus dijadikan ladang proyek. Ini menyangkut masa depan petani dan ketahanan pangan Samosir,” ujarnya.

Peringatan keras bahwa tanpa perubahan mendasar di tubuh DKPP, sektor pertanian Samosir akan terus tertinggal dan petani akan tetap menjadi korban kebijakan yang miskin visi.

Menurut Oloan, pada tahun 2025 lalu faktanya di Kabupaten Samosir dari Januari hingga Agustus kemarau panjang. "Akan tetapi dinas yang menangani pertanian tetap membagikan bibit kepada petani. Hal tersebut pertanda mundurnya pola pikir pejabat Pemkab Samosir dalam membangun," tuturnya.

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN