Samosir, MISTAR.ID

Tokoh masyarakat Kabupaten Samosir, Oloan Simbolon, mengatakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) semestinya dimaknai sebagai ruang refleksi atas peran pers dalam demokrasi, bukan sekadar seremoni tahunan.

Menurutnya, pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas ruang publik di tengah tekanan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan arus informasi yang semakin bising.

Oloan Simbolon menyatakan dalam sistem demokrasi, pers dikenal sebagai the fourth estate atau pilar keempat yang berfungsi mengawasi jalannya kekuasaan negara.

Fungsi tersebut, kata dia, bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga moral, yakni memastikan kekuasaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Jika etika dikorbankan demi kecepatan atau sensasi, maka yang runtuh bukan hanya kredibilitas media, tetapi juga kualitas pengambilan keputusan publik.

Hal tersebut disampaikan Oloan, Selasa (10/2/2026), di Pangururan. Ia menilai, ketika pers kehilangan daya kritisnya, maka demokrasi turut kehilangan mekanisme koreksi yang sangat penting.

Sejarah, lanjut Oloan, telah menunjukkan kekuasaan cenderung meluaskan diri, sehingga keberadaan pers yang kritis justru dibutuhkan sebagai penyeimbang, bukan sebagai musuh negara.

Menurut Oloan Simbolon, relasi pers dan kekuasaan saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk represi terbuka, melainkan melalui tekanan yang lebih halus seperti kedekatan, akses informasi, serta kepentingan politik dan ekonomi.

Di titik inilah, kata dia, etika jurnalis benar-benar diuji. Ia menekankan bahwa secara filosofis, jurnalisme harus berpijak pada etika tanggung jawab.

"Kebebasan pers, tidak cukup hanya berlandaskan niat baik, tetapi harus disertai kedisiplinan moral seperti verifikasi, keberimbangan, dan kesadaran atas dampak sosial dari informasi yang disampaikan," tuturnya.

Oloan juga mengingatkan dalam demokrasi elektoral, pers kerap menghadapi godaan untuk larut dalam polarisasi kekuasaan.

Ketika media tidak lagi menjaga jarak kritis dan ikut membingkai realitas sesuai kepentingan tertentu, publik berisiko kehilangan rujukan yang jernih untuk memahami realitas politik.

Ia menilai kaburnya batas antara fakta dan opini menjadi ancaman serius bagi ruang publik. "Ketika informasi tidak diverifikasi secara ketat, masyarakat kehilangan pijakan rasional dalam menilai situasi politik," ucapnya.

Lebih lanjut, Oloan Simbolon menegaskan bahwa etika jurnalis bukan sekadar kode profesi, melainkan fondasi utama demokrasi.

Prinsip independensi, akurasi, dan keberimbangan harus dipandang sebagai komitmen moral. Menutup pernyataannya, Oloan Simbolon menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional harus menjadi pengingat akan kekuasaan simbolik yang dimiliki pers.

“Di tengah kebisingan zaman, pers dipanggil untuk menghadirkan kejernihan. Hanya pers yang beretika dan berani menjaga kebenaran yang mampu memastikan demokrasi tetap bernapas dan kekuasaan tetap manusiawi,” ujar Oloan Simbolon seraya mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026. (hm25)