Mediasi Buntu, Warga Pertanyakan Izin dan Dampak Operasional PKS PT HST di Deli Serdang

Deli Serdang, MISTAR.ID (14/11/2026) – Polemik keberadaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Hari Sawit Teguh (HST) di Dusun III Sei Basah, Desa Tadukanraga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kian menjadi sorotan. Mediasi antara perusahaan dan perwakilan warga belum menghasilkan kesepakatan, sementara persoalan dampak lingkungan, perizinan, hingga keselamatan kerja masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Mediasi yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) tersebut belum membuahkan titik temu. Sejumlah keberatan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan masih membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait.

Dalam pertemuan itu, warga kembali mempertanyakan realisasi sejumlah poin keberatan yang sebelumnya telah disampaikan secara tertulis kepada manajemen PKS PT HST.

Menanggapi keberatan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa dari sejumlah poin yang diajukan warga, hanya satu poin yang belum direalisasikan, yakni terkait tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Manajemen beralasan kondisi keuangan perusahaan sebelumnya mengalami kerugian. Meski demikian, perusahaan menyebut peluang pelaksanaan program CSR terbuka seiring dengan kondisi keuangan yang diklaim mulai membaik.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dipertanyakan warga. Mereka menegaskan bahwa keberatan yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan CSR, tetapi juga menyangkut dampak aktivitas pabrik terhadap lingkungan permukiman.

Setelah melalui pembahasan cukup alot dan penyampaian sejumlah usulan penyelesaian, pihak manajemen menyatakan akan meneruskan hasil mediasi kepada pimpinan perusahaan.

Perusahaan juga menyampaikan rencana menggelar mediasi lanjutan. Namun, hingga pertemuan berakhir, belum ada kepastian jadwal pelaksanaan pertemuan berikutnya.

Mediasi tersebut dihadiri Direktur PKS PT HST, Hasanuddin, KTU Rudi Tambunan, Humas Wakil Karo-Karo, serta dua kepala dusun yang mewakili Pemerintah Desa Tadukanraga.

Sementara dari pihak masyarakat hadir Yusuf, Jos, Ipul, dan sejumlah warga Dusun III Sei Basah lainnya.

Polemik keberadaan PKS PT HST sebenarnya bukan persoalan baru. Sebelumnya, warga telah menyampaikan keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 7 Mei 2026.

Surat tersebut disebut ditandatangani sekitar 60 kepala keluarga (KK) di Dusun III Sei Basah. Dokumen itu juga dilengkapi identitas para warga dan dikabarkan telah disampaikan kepada sejumlah pihak, termasuk unsur Muspika STM Hilir, manajemen perusahaan, serta Pemerintah Desa Tadukanraga.

Keberatan masyarakat dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pabrik, mulai dari asap, debu, kebisingan, hingga potensi gangguan lingkungan lainnya.

Warga menyebut jarak permukiman dengan lokasi pabrik hanya sekitar 150 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat meminta adanya perhatian serius terhadap dampak operasional perusahaan.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) STM Hilir, Arifin, membenarkan adanya keberatan warga tersebut. Ia mengaku telah mengetahui persoalan itu sejak masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Tadukanraga.

Selain persoalan keberatan masyarakat, aspek tata ruang dan perizinan PKS PT HST juga menjadi sorotan.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi salah satu dasar yang perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang di lokasi perusahaan.

Sebagai industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan PKS yang mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit (kernel) harus memperhatikan ketentuan tata ruang serta persyaratan perizinan yang berlaku.

Karena itu, kesesuaian lokasi industri dengan peruntukan ruang, dokumen lingkungan, dan persyaratan perizinan menjadi aspek penting yang perlu dipastikan oleh instansi berwenang.

Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat adalah bagaimana proses penerbitan perizinan perusahaan dilakukan, termasuk apakah seluruh persyaratan tata ruang dan lingkungan telah dipenuhi sebelum kegiatan operasional dimulai.

Sejumlah warga mempertanyakan penerbitan izin operasional tersebut karena, menurut mereka, penolakan masyarakat sudah disampaikan sejak awal pendirian perusahaan.

"Bagaimana mungkin izin PKS itu bisa terbit, sementara sudah ada pernyataan keberatan warga. Kalau disebut belum memiliki izin, faktanya perusahaan tersebut sudah beroperasi selama beberapa bulan terakhir," ungkap Rudi, warga lainnya, Sabtu (14/11/2026).

Meski demikian, keberatan masyarakat tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran perizinan. Kepastian mengenai status dan kesesuaian izin perusahaan perlu diperoleh melalui pemeriksaan dokumen serta keterangan instansi yang berwenang.

Persoalan PKS PT HST semakin menjadi perhatian setelah dilaporkan terjadi dua insiden kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan.

Dalam salah satu kejadian, seorang pekerja dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam wadah perebusan yang berisi material bersuhu tinggi. Sementara dalam insiden lainnya, seorang pekerja mengalami luka melepuh pada bagian kaki.

Dua kejadian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Deli Serdang, Syahdin Setia Budi Pane, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa kedua insiden tersebut perlu menjadi perhatian, terutama menyangkut pemenuhan standar K3.

Menurut Syahdin, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah para pekerja yang menjadi korban telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ia juga menyarankan agar dugaan ketidaksesuaian penerapan standar K3 dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Syahdin menjelaskan, pengawasan ketenagakerjaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga penanganan aspek tersebut perlu melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi.

Sementara itu, rangkaian kecelakaan kerja di PKS PT HST juga tengah dalam proses penyelidikan Polresta Deli Serdang.

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Deli Serdang, Iptu Andik Wiratika, membenarkan bahwa penyelidikan masih berlangsung.

"Ya bang, sedang berjalan penyelidikannya," ujarnya singkat.

Di tengah peliputan persoalan PKS PT HST, wartawan yang melakukan pemberitaan mengaku beberapa kali menerima panggilan dari nomor telepon tidak dikenal.

Salah satu penelepon mengaku sebagai pihak perusahaan. Bahkan, terdapat penelepon yang mengatasnamakan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang.

Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Isral, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan melalui telepon yang mengatasnamakan pejabat atau aparat kepolisian.

Belum tercapainya kesepakatan dalam mediasi pada 13 November 2026 membuat polemik PKS PT HST masih menyisakan sejumlah persoalan.

Mulai dari tindak lanjut surat keberatan sekitar 60 KK, dugaan dampak aktivitas pabrik terhadap lingkungan permukiman, kesesuaian tata ruang dan perizinan, hingga penerapan standar keselamatan kerja.

Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi pertemuan, tetapi juga memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen resmi terkait keberadaan serta operasional perusahaan. (hm27)