‎Batu Bara, MISTAR.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi Kabupaten Batu Bara atas kecepatan pemulihan pascabencana.

‎Apresiasi tersebut disampaikan Kastorius pada Rapat Koordinasi (Rakor) penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Batu Bara di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, Rabu (15/7/2026).

‎"Berdasarkan 36 indikator yang digunakan pemerintah RI, Kabupaten Batu Bara dinilai termasuk daerah yang mampu pulih lebih cepat dibanding sejumlah wilayah terdampak lainnya," ujarnya.

Meski begitu, Kastorius mengingatkan masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan. Pemkab Batu Bara harus memastikan seluruh bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat secara utuh. Bantuan sosial dimaksud mulai dari bantuan biaya hidup, stimulus ekonomi, perbaikan rumah, hingga pemenuhan perabotan rumah tangga.

‎Ia juga mendorong Pemkab Batu Bara mulai mempersiapkan command center sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

‎Menurutnya, upaya mitigasi bencana dinilai sangat penting. Dengan demikian, daerah tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga siap menghadapi risiko bencana berikutnya.

‎Ia juga meminta capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah dipublikasikan secara masif, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan pemulihan yang dilakukan.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, mengatakan pihaknya telah menerima tambahan TKD sebesar Rp165,96 miliar. Seluruhnya telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

‎"Bahkan pengalokasiannya telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 15 Tahun 2026 tertanggal 25 Juni 2026," ucap Syafrizal.

Syafrizal mengungkapkan penggunaan tambahan TKD akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana yang juga untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

‎Masih menurut mantan Wakil Ketua DPRD Batu Bara dua periode itu, ‎sekitar Rp104,15 miliar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. ‎Program prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, sarana air bersih, fasilitas pendidikan, drainase, peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan.

‎Termasuk juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, bantuan sarana produksi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.

‎

‎

‎