DPRD dan Tokoh Masyarakat Dairi Kompak Dukung Percepatan Operasional PT DPM

Peserta audensi foto bersama dengan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani.(Foto: Aslim/Mistar)
Dairi, MISTAR.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi bersama sejumlah tokoh masyarakat mendukung percepatan operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM) sebagai upaya mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi antara perwakilan masyarakat dengan DPRD Dairi yang diterima Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, Selasa (14/7/2026).
Tokoh masyarakat Dairi, Aslim Padang, mengatakan salah satu tujuan audiensi ialah menyampaikan klarifikasi terkait berbagai isu yang beredar mengenai rencana operasional PT DPM.
"Kami membahas berbagai informasi yang disampaikan sejumlah pihak kepada DPR RI dan pemerintah pusat terkait dugaan dampak operasional PT DPM. Padahal hingga saat ini PT DPM belum beroperasi. Karena itu kami meminta agar setiap informasi diverifikasi berdasarkan fakta di lapangan agar tidak menjadi hoaks," ujar Aslim kepada Mistar, Rabu (15/7/2026).
Menurut Aslim, Ketua DPRD Dairi telah mendukung percepatan operasional PT DPM. Ia juga menyebut seluruh unsur DPRD, yang terdiri atas tiga komisi dan tujuh fraksi, memiliki komitmen yang sama.
Dalam audiensi itu, masyarakat juga menanggapi berbagai isu yang mengaitkan PT DPM dengan bencana alam, kekeringan, kerusakan lingkungan, tindak kekerasan, hingga terganggunya lahan pertanian warga.
"Asumsi-asumsi itu perlu dikaji secara matang. Kami berharap DPR RI dan pemerintah pusat tidak langsung mempercayai informasi yang belum didukung fakta dan hasil kajian yang komprehensif," kata Aslim.
Ia menambahkan, rombongan audiensi dipimpin Saut Martua Ujung. Sebelumnya, kata dia, dukungan terhadap operasional PT DPM juga telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman RI di Jakarta.
Saut Martua Ujung mengatakan PT DPM telah mengantongi izin kelayakan lingkungan yang diterbitkan setelah melalui berbagai kajian pemerintah.
"Keberadaan izin kelayakan lingkungan itu menjadi bukti bahwa pemerintah telah melakukan proses kajian secara matang sebelum memberikan persetujuan," ujarnya.
Sementara itu, tokoh perempuan Dairi, Delphi Masdiana Ujung, membantah isu mengenai dugaan kekerasan terhadap perempuan di kawasan lingkar tambang.
“Informasi tersebut tidak sesuai dengan hasil konfirmasi yang telah dilakukan kepada Komnas Perempuan,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran investasi PT DPM justru berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Serta membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Dairi,” tuturnya. (hm20)
PREVIOUS ARTICLE
Penarik Becak Mesin Histeris Saat Antre BBM di Lubuk Pakam





















