Medan, MISTAR.ID - Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, mendesak PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Pertamina Patra Niaga Sumbagut.

Menurutnya, evaluasi tersebut mencakup sistem perencanaan distribusi, mitigasi risiko, kesiapan sumber daya manusia (SDM), hingga mekanisme antisipasi ketika terjadi gangguan pasokan agar pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terganggu.

Desakan itu disampaikan politisi Partai Golkar tersebut menyusul terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU di Sumut yang nyaris mencapai satu kilometer. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi.

"Kami meminta PT Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi maupun kesiapan SDM. Dari informasi yang kami terima, kendala kelangkaan ini merupakan imbas dari mogoknya para sopir pengangkut BBM. Tentu ini menjadi perhatian serius bagi kami di legislatif," ujarnya kepada Mistar, Rabu (15/7/2026).

Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga Sumbagut harus menyampaikan persoalan tersebut secara transparan. Menurutnya, hal itu penting dilakukan sebelum masyarakat meluapkan amarah akibat terganggunya sistem distribusi hanya karena mogoknya para sopir pengangkut.

"Saat ini masyarakat sangat terdesak akibat sulitnya mendapatkan BBM. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pertamina harus transparan menyampaikan penyebabnya dan bertanggung jawab secara penuh. Jangan tunggu masyarakat marah baru segera bersikap," tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga prihatin terhadap kelangkaan BBM yang terjadi selama dua hari terakhir di sejumlah wilayah Sumut. Menurutnya, selain mengganggu ekonomi dan produktivitas masyarakat, tidak sedikit warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang terpaksa membeli BBM jenis Pertamax Turbo.

"Imbas dari kelangkaan ini tentunya sangat berdampak terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, hingga terhambatnya aktivitas maupun produktivitas masyarakat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat terpaksa mengisi Pertamax Turbo dengan harga yang jauh lebih tinggi karena Pertalite dan Pertamax tidak tersedia. Hal ini cuma karena mogoknya para sopir pengangkut," ucapnya.

Untuk itu, ia menekankan Pertamina tidak lagi hanya berfokus pada solusi darurat setiap kali krisis terjadi, tetapi juga segera menyusun solusi jangka panjang melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Sumbagut, khususnya Sumut.

"Persoalan ini harus segera dituntaskan. Jangan karena masalah internal Pertamina, hajat hidup orang banyak menjadi imbasnya. DPRD Sumut berada di samping rakyat dan siap mengawal hingga tuntas fenomena kelangkaan BBM saat ini," tuturnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama TNI dan Polri. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM di tengah gangguan distribusi.

"Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi, TNI, dan Polri. Melalui komunikasi yang baik, para personel telah diturunkan untuk membantu distribusi BBM sementara waktu hingga kebutuhan sopir terpenuhi. Ini menunjukkan pemerintah selalu siap berada di samping maupun di tengah masyarakat," katanya.

Lebih jauh, ia berharap persoalan kelangkaan BBM tidak kembali terulang, mengingat dalam waktu berdekatan masyarakat telah beberapa kali mengalami gangguan distribusi BBM yang berujung pada antrean panjang di sejumlah SPBU.

Ia menilai Pertamina harus memiliki sistem mitigasi yang lebih matang serta menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat setiap kali terjadi kendala distribusi.

"Pentingnya mitigasi harus dipersiapkan oleh Pertamina apabila ke depan terjadi gangguan atau masalah susulan. Harus ada informasi yang transparan yang disampaikan kepada masyarakat sejak awal agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Medan dan sekitarnya bukan disebabkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), melainkan karena keterbatasan sopir pengangkut BBM milik Pertamina. (hm25)