Samosir, MISTAR.ID

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Samosir secara tegas mendesak Bupati Samosir untuk mengganti Kepala Bappeda saat menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda Penetapan APBD Samosir Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Samosir, Jumat (28/11/2025).

Desakan itu menjadi poin paling tajam dari sikap resmi fraksi, yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar Parluhutan Sinaga, didampingi Wakil Ketua Mian Fidelis Malau, Sekretaris Polten Simbolon, dan anggota Jonny Sagala.

Menurut Parluhutan, kinerja Bappeda selama ini dinilai tidak optimal dan berdampak langsung terhadap lemahnya perencanaan pembangunan serta tidak maksimalnya pendapatan daerah. Karena itu, pihaknya meminta bupati mengambil tindakan tegas. “Supaya Bupati Samosir mengganti Kepala Bappeda,” ujar Parluhutan dalam sidang paripurna.

Selain tuntutan pergantian pejabat tersebut, Fraksi Golkar juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah dan peningkatan koordinasi internal pemerintahan secara terbuka dan akuntabel.

Pendapat akhir tersebut dibacakan dalam rangka pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Pajak Daerah serta Retribusi Daerah. Fraksi Golkar menilai sejumlah sektor krusial masih lemah, terutama transparansi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kepastian investasi di Kabupaten Samosir.

Fraksi menyoroti aplikasi SIADAPARI (Sistem Informasi Administrasi Daerah, Pajak dan Retribusi) yang dinilai belum berjalan efektif. Parluhutan menegaskan bahwa sistem itu harus dioptimalkan pengawasan dan penggunaannya untuk mencegah kebocoran PAD.

Dalam rekomendasinya, Golkar meminta pemerintah daerah memperbaiki tata kelola, meningkatkan insentif investasi, serta memaksimalkan implementasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024. Fraksi juga menekankan perlunya evaluasi belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Fraksi Golkar berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti Bupati Samosir demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.