Deli Serdang, MISTAR.ID
Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan mengatakan, pembangunan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-biru ditargetkan rampung pada akhir tahun 2022. Apalagi, saat ini proses pembangunan bendungan tersebut sudah mencapai 60%.
“Proyek strategis nasional bernilai Rp1,3 triliun itu antara lain berfungsi untuk mereduksi banjir di Sumut sebesar 16,17 meter kubik per detik. Kemudian penyediaan air baku sebesar 3.000 liter per detik. Serta dapat menyediakan listrik sebesar 2,9 Megawatt (MW), sehingga jadi destinasi wisata. Dengan kedalaman mencapai 170 meter dan bentangan seluas 5 Km, bendungan tersebut dapat menampung air sebanyak 17 juta kubik,” papar Ashari Tambunan saat temu ramah bersama tokoh masyarakat di Jambur Sada Arihta Desa Tanjung Sena Kecamatan Biru-biru Deli Serdang, yang juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Selasa (2/11/21).
Pada kesempatan itu, Ashari Tambunan juga meminta proyek itu memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar yang secara keseluruhan terdampak pembangunan.
Baca Juga:Pemkab Deli Serdang Kembali Terima Penghargaan WTP dari Kemenkeu
Ia meminta masyarakat Deli Serdang mendapat suplai listrik dan air lebih banyak.
Terkait dampak pembangunan terhadap masyarakat, bupati meminta agar pihak proyek meminimalisirnya dampaknya.
“Tolong berikan nilai tambah, dan ketika proyek ini selesai masyarakat bisa memperoleh manfaat. Biarlah masyarakat kita ini yang pertama mendapat fasilitas wisata dan jatah air serta suplai listrik yang lebih banyak,” tutur H Ashari Tambunan.
Sementara, Gubsu Edy Rahmayadi menjelaskan, proyek bendungan ini sudah direncanakan sejak lama. Bahkan, saat disampaikan kepadanya, target proyek selesai pada 2023, namun dirinya meminta agar proyek tersebut lebih cepat selesai hingga akhirnya ditargetkan menjadi pada tahun 2022.
Baca Juga:Pemkab Deli Serdang Bantu Korban Angin Puting Beliung
Gubsu juga meminta agar masyarakat tidak ada yang dirugikan akibat dampak pembangunan tersebut.
“Diupayakan tidak ada masyarakat yang dirugikan lantaran proyek ini. Misalnya, untuk pembebasan lahan masyarakat yang terkena proyek, diganti sesuai dengan nilai yang telah ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang independen. Segala risiko atau dampak pembangunan kita minimalisir, kita usahakan,” jelas Edy Rahmayadi.(rinadi/hm10)
