Medan, MISTAR.ID

Kepala Bidang (Kabid) SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), M Basir Hasibuan mengatakan belum ada Sekolah Rakyat (SR) yang berdiri di daerah itu.

“Sekolah rakyat leading sektor (sektor penggerak) Dinsos (Dinas Sosial),” katanya saat dikonfirmasi Mistar, Kamis (10/4/2025).

Namun, Basir menjelaskan, dalam rapat terakhir bersama Gubernur Sumut, ada beberapa daerah yang mengusulkan lokasi SR di antaranya Karo, Padangsidimpuan, Medan, dan Nias.

“Padangsidimpuan itu ada di SMK Negeri Pertanian, di Medan di Canang, Nias itu yang saya agak lupa persisnya, Nias Utara atau Gunung Sitoli,” ucapnya.

Basir menekankan bahwa proses dan rencana program ini masih tergantung pada keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai sektor penggerak.

“Tergantung kementerian, yang jelas itu tadi yang mengusulkan sementara, masih dibuka juga usulan oleh kementerian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan turut ambil bagian dalam pelaksanaan program ini sebagai salah satu instansi yang menaungi pendidikan di Sumut.

“Pasti ada. Mungkin terkait guru. Nanti guru akan diseleksi melalui pengumuman kementerian,” ungkapnya.

Sebelumnya, Rabu (9/4/2025), Kepala Dinsos Sumut bersama Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos) telah menyerahkan surat resmi dari gubernur beserta dokumen usulan pembangunan SR kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Rehsos Kemensos di Jakarta.

Dirjen Rehsos menyambut baik usulan tersebut dan menyampaikan bahwa proses pembangunan akan dilakukan sesuai regulasi.

Sambil menunggu pembangunan fisik, Kemensos meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan gedung berasrama (sejenis balai diklat) milik provinsi sebagai tempat penerimaan siswa-siswi baru jenjang SMA tahun ajaran 2025/2026.

Gedung tersebut dijadwalkan akan ditinjau langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) pada 11 April 2025. Kemensos juga menyatakan bahwa seluruh biaya operasional akan menjadi tanggung jawab pihak kementerian.

Selain itu, Mensos juga akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumut serta seluruh stakeholder terkait dari kabupaten/kota se-Sumut dijadwalkan pada hari yang sama.

Sebagai langkah lanjutan, pada 14 April 2025 akan dilakukan rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi data lahan dan usulan.

Setelah data lengkap dan akurat, akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mensos dengan Gubernur atau Bupati/Wali Kota, yang direncanakan disaksikan langsung oleh Presiden RI. (susan/hm27)