Sunday, April 13, 2025
home_banner_first
DELISERDANG-SERGAI

Kebijakan Bupati Sergai Beli 181 Motor NMAX Disorot: Untuk Apa?

journalist-avatar-top
Sabtu, 12 April 2025 21.18
kebijakan_bupati_sergai_beli_181_motor_nmax_disorot_untuk_apa

Fajar Simbolon selaku Kadis PMD Sergai bersalaman kepada kepala desa saat menyerahkan sepeda motor NMAX (f:ist/mistar)

news_banner

Sergai, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) justru membeli 181 unit sepeda motor Yamaha NMAX untuk para kepala desa di saat Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan tersebut langsung menuai sorotan publik. Warga menilai hal ini pemborosan dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

“Untuk apa? Presiden menekankan efisiensi anggaran dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi kalau pembelian sepeda motor ini, kami anggap tidak relevan dan hanya menghabiskan uang rakyat,” kata Robert Siahaan selaku Bendahara LSM Strategi kepada Mistar, Sabtu (12/4/2025).

Menurut mereka, sepeda motor yang digunakan sebelumnya, jenis Yamaha Jupiter MX masih dalam kondisi layak pakai.

“Motor lama masih bagus. Kenapa harus beli yang baru lagi? Apa anggaran Sergai sudah berlebih? Masih banyak hal lain yang lebih pantas untuk dibenahi,” ucap warga dengan nada kesal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Mistar, pengadaan motor Yamaha NMAX Neo S warna hitam tersebut dilakukan melalui showroom PT Alfa Scorpii Perbaungan, yang beralamat di Jalan Medan–Tebing Tinggi, Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan.

Detail kontrak tercatat atas nama Dinas PMD Sergai dengan tanggal kontrak 21 Februari 2025. Total anggaran yang dikucurkan diperkirakan mencapai Rp6,6 miliar, dengan harga satu unit sebesar Rp36.500.000 untuk 181 unit sepeda motor.

Menanggapi sorotan publik, Bupati Sergai, Darma Wijaya menyatakan kebijakan ini bukan bentuk pemborosan, melainkan pengalihan anggaran.

“Sekarang ada program makan gizi gratis untuk sekolah-sekolah, yang sebelumnya belum ada. Anggaran kita tetap tersedia dan tidak bermasalah,” ujarnya saat diwawancarai usai rapat paripurna DPRD.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD, Fajar Simbolon belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dikirim ke meja redaksi. (damanik/hm17)

REPORTER:

RELATED ARTICLES