Langkat, MISTAR.ID

Gelombang aksi unjuk rasa korban banjir di Kabupaten Langkat terus berlanjut. Setelah sebelumnya ribuan warga dari Kecamatan Besitang, Brandan Barat, dan Gebang menggelar aksi, kini giliran warga dari Kecamatan Tanjungpura dan sekitarnya yang turun ke jalan.

Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Kabupaten Langkat menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Langkat, Selasa (21/4/2026).

Aksi diawali dengan long march dari Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat menuju Kantor Bupati Langkat. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan terkait bantuan pascabencana yang dinilai belum merata.

Setibanya di lokasi, massa melakukan orasi menuntut keadilan karena hingga saat ini masih banyak warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat.

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Langkat serta Satuan Polisi Pamong Praja guna menjaga situasi tetap kondusif.

Massa yang hadir berasal dari sejumlah wilayah Langkat Hilir dan Teluk Aru, di antaranya Kecamatan Tanjungpura, Hinai, Gebang, Babalan, dan Sei Lepan.

Tak lama setelah berorasi, sebanyak 15 orang perwakilan massa dipersilakan masuk untuk berdialog langsung dengan Bupati Langkat, Syah Afandin.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga menyampaikan bahwa masih banyak korban banjir yang belum terdata dan belum menerima bantuan. Menanggapi hal itu, Syah Afandin menyatakan komitmennya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Di sini tugas saya adalah bagaimana memberikan dukungan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, persoalan bantuan yang belum merata disebabkan oleh ketidaktepatan data penerima manfaat.

“Kami akui ada permasalahan dalam pendataan. Untuk itu akan dilakukan pendataan ulang, dan saya siap membawa persoalan ini ke Jakarta,” tegasnya.

Bupati juga mengajak perwakilan masyarakat untuk ikut mendampingi dalam menyampaikan langsung kondisi di lapangan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Koordinator Aksi, Said Abdullah, menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut, yakni transparansi data penerima bantuan, kejelasan kuota anggaran untuk Langkat, pengajuan ulang data warga terdampak, upaya pemulihan pascabencana, serta respons cepat pemerintah dalam penanganan banjir ke depan.

“Pemerintah daerah juga mengakui adanya kesalahan data sehingga akan dilakukan pendataan ulang. Kami juga akan ikut ke Jakarta bersama Bupati untuk menyampaikan langsung ke Kementerian Sosial,” ujarnya.

Usai dialog, massa membubarkan diri dengan tertib sembari menunggu realisasi dari komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah. (hm27)